Pidato Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Tanggapan tajam salah satunya datang dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) terkait pandangan pemerintah terhadap kondisi mata uang domestik.
Dilansir dari Nasional, Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar menilai pidato Prabowo seakan meremehkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sikap tersebut dinilai menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah.
Menurut Timboel, pernyataan tersebut memberi kesan pemerintah tidak berpihak pada nasib masyarakat, khususnya kalangan buruh dan keluarganya.
Dampak penurunan nilai tukar ini diprediksi bakal meluas hingga ke tingkat pedesaan. Hal ini terjadi karena struktur industri nasional masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap komponen luar negeri.
Ia menegaskan pelemahan rupiah akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat hingga ke desa-desa. Menurutnya, banyak industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor yang pembeliannya menggunakan dolar AS.
Kenaikan ongkos produksi pada sektor manufaktur otomatis memicu lonjakan harga jual produk di pasar. Situasi ini dinilai membebani masyarakat luas secara langsung.
"Seluruh rakyat termasuk masyarakat di desa akan terdampak dengan pelemahan rupiah karena harga barang naik," kata Timboel dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Lonjakan harga kebutuhan pokok tersebut dipastikan bakal menggerus daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat tanpa dibarengi kenaikan pendapatan riil, tingkat kesejahteraan pekerja otomatis merosot.
Selain masalah daya beli, stabilitas ketenagakerjaan juga berada dalam posisi yang rentan. Perusahaan yang mengalami gangguan finansial akibat beban impor berpotensi mengambil langkah efisiensi yang ekstrem.
"Perusahaan yang tidak mampu mengatasi masalah cash flow karena pelemahan rupiah akan mengurangi pekerja, terjadi PHK yang lebih besar," katanya.
Di sisi lain, situasi internal kelompok perwakilan pekerja juga tidak luput dari sorotan OPSI. Sejumlah elemen serikat pekerja dinilai kurang progresif dalam merespons gejolak ekonomi yang sedang berlangsung saat ini.
Menurutnya, pemberian berbagai jabatan kepada aktivis buruh, undangan menghadiri acara seremonial, hingga pengiriman delegasi ke Jenewa untuk menghadiri International Labour Conference (ILC), merupakan upaya untuk meredam kritik dari kalangan buruh.
Kondisi riil yang dihadapi sektor ketenagakerjaan saat ini dinilai memerlukan perhatian dan langkah mitigasi yang serius dari semua pihak terkait.
