Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menginstruksikan personel TNI maupun Polri untuk menempati jabatan di institusi sipil, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pigai dalam acara Kelas Jurnalis HAM yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (20/5/2026).
Keterlibatan aparat pada sejumlah posisi birokrasi sipil disebut murni atas undangan dari para pejabat kementerian itu sendiri. Publik dinilai keliru apabila menganggap fenomena tersebut sebagai perintah langsung dari Presiden.
“Beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil," kata Pigai, Menteri HAM.
Penegasan mengenai nihilnya instruksi presiden ini diperkuat dengan pengakuan bahwa banyak pejabat sipil secara aktif meminta personel TNI atau Polri menduduki jabatan strategis.
“Ini kalau menteri lain enggak berani bongkar kayak begini. Enggak pernah, tidak pernah. Yang ada itu menteri-menteri yang sipil (mengundang TNI-Polri masuk jabatan sipil)," ungkap Pigai, Menteri HAM.
Pigai kemudian mencontohkan struktur di kementerian yang dipimpinnya saat ini untuk meyakinkan publik. Dia memastikan tidak ada satu pun pejabat di Kementerian HAM yang memiliki latar belakang dari kedua institusi pengamanan tersebut.
“Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada yang berlatar belakang TNI maupun Polri,” ucap Pigai, Menteri HAM.
Kendati tidak melibatkan unsur aparat di kementeriannya, Pigai mengeklaim dirinya sama sekali tidak pernah menerima teguran dari Presiden Prabowo. Dia mengimbau agar media massa bersikap lebih kritis terhadap para pejabat sipil yang justru membuka ruang bagi masuknya aparat.
“Oleh karena itulah kalau mau ingin mengkritisi, ya media harus kritisi para pejabatnya. Kenapa menteri ini beberapa jenderal masuk jadi dirjen dan direktur? Kenapa menteri ini mengundang?" ucap Pigai, Menteri HAM.
Pigai menyatakan dapat memaklumi apabila menteri dengan latar belakang militer atau kepolisian membawa rekan sejawat mereka ke lingkungan kementerian. Namun, langkah aktif dari pejabat sipil murni yang mengundang aparat ke ranah birokrasi tetap menjadi sorotan utamanya.
“Tapi, menjadi persoalan kenapa sipil yang mengundang," tanya Pigai, Menteri HAM.
