Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar mengumumkan langkah hukum amandemen konstitusi pada Senin (1/6/2026) untuk mencopot Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil setelah Sulyok secara resmi menolak tuntutan untuk mengundurkan diri dari posisi kepala negara.
Partai Tisza pimpinan Magyar memenangkan pemilu pada April 2026 dengan meraih mayoritas dua pertiga kursi di parlemen. Kekuatan legislatif ini memberikan kendali penuh bagi pemerintahan baru untuk merombak sistem politik warisan mantan Perdana Menteri Viktor Orban.
Ketegangan politik meningkat karena Magyar menganggap Sulyok bertindak sebagai kepanjangan tangan rezim Orban. Upaya pencopotan ini diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan melalui prosedur legislatif di parlemen.
"Hungary does not belong to Tamás Sulyok, nor to Viktor Orbán. It doesn’t belong to a single party or political system," kata Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.
Magyar menilai institusi kepresidenan harus memulihkan martabatnya yang runtuh akibat sikap diam terhadap kebijakan diskriminatif masa lalu. Dia menuduh Sulyok membiarkan pernyataan tidak manusiawi Orban terhadap oposisi serta pengesahan undang-undang yang melarang acara LGBTQ+ Pride.
"It is in Hungary’s interest that this institution — the office of the president — regain the prestige that has been eroded by its silence and inaction," tutur Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.
Di sisi lain, Sulyok yang merupakan mantan pengacara berusia 70 tahun menyatakan akan tetap menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029. Pemimpin Mahkamah Agung era Orban ini memperingatkan dampak negatif dari manuver politik kabinet Magyar.
"The constitutional crisis that will follow (the legal action promised by Magyar) is going to deepen the division in society and will harm the international reputation of Hungary’s democracy," tulis Tamas Sulyok, Presiden Hongaria.
Sulyok menilai kebuntuan ini dapat mengancam pencairan dana Uni Eropa senilai 16,4 miliar euro yang sebelumnya dibekukan akibat kemunduran demokrasi di era Orban. Sulyok mengonfirmasi bahwa dirinya telah meminta penilaian hukum terkait konflik ini kepada Komisi Venesia.
"the constitutional crisis situation emerging as a result deepens the social divisions and damages the international judgement of Hungarian democracy," ujar Tamas Sulyok, Presiden Hongaria.
Pihak oposisi dari Partai Fidesz yang mengusung Orban segera melayangkan pembelaan terhadap presiden. Pemimpin kaukus Fidesz, Gergely Gulyas, menyebut desakan Magyar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang parlemen.
"in a constitutional democracy, it is not conceivable that a president is forcibly removed ... before his term of office ends," kata Gergely Gulyas, Pemimpin Kaukus Partai Fidesz.
Gulyas menilai tindakan pemaksaan tersebut mencederai prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku di negara tersebut. Fidesz menganggap mandat yang dipegang Sulyok sejak Februari 2024 adalah sah demi hukum.
"If this is the path taken by the new government majority, then we can safely say that it is misusing the authority it was granted," ucap Gergely Gulyas, Pemimpin Kaukus Partai Fidesz.
Sebelumnya, kritik tajam juga dilayangkan Magyar melalui media sosial sehari sebelum pertemuan formal di Istana Sandor. Magyar menegaskan ketidaklayakan Sulyok dalam memimpin persatuan bangsa.
"Tamás Sulyok has never stood up for the vulnerable, for those under attack, or for the rule of law," tulis Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.
Pernyataan resmi dari kantor kepresidenan Hongaria juga telah dirilis untuk merespons tekanan yang bertubi-tubi dari pemerintahan baru. Sulyok mengklaim manuver Magyar merusak otoritas lembaga tertinggi negara.
Desakan Magyar dinilai "adversely affect both the constitutional functioning and the authority of the institution of the President of the Republic" menurut pernyataan resmi Kantor Kepresidenan Hongaria.
Meskipun jabatan presiden di Hongaria sebagian besar bersifat seremonial, figur tersebut memiliki hak veto untuk mengembalikan undang-undang ke parlemen atau meneruskannya ke Mahkamah Konstitusi. Potensi hambatan ini menjadi alasan utama Partai Tisza bergerak cepat mengamendemen konstitusi demi membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal delapan tahun.
