Diskursus mengenai ruang bagi identitas sosial dan pengalaman historis masyarakat Papua mencuat ke permukaan seiring munculnya sorotan terhadap rencana pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang dinilai sensitif dalam narasi kebangsaan nasional.
Dilansir dari nasional.sindonews.com, masyarakat Papua dinilai masih sering diposisikan sebagai pihak luar dalam diskursus nasional, meskipun secara wilayah merupakan bagian dari negara. Kondisi ini menyebabkan kritik terkait pembangunan, lingkungan hidup, hak masyarakat adat, hingga ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut kerap dicurigai sebagai ancaman terhadap persatuan akibat pola pikir nasionalisme defensif.
Pola kontrol terhadap ruang publik ini tercatat memiliki akar historis sejak masa Orde Baru yang mengutamakan stabilitas nasional guna membatasi narasi yang dianggap mengganggu integrasi bangsa. Pada masa tersebut, negara membangun nasionalisme yang sentralistik serta seragam, di mana perbedaan budaya hanya diterima sepanjang tidak mengganggu stabilitas politik dan pembangunan.
Pasca-Reformasi, pola kontrol ruang publik mengalami pergeseran bentuk dari sensor formal oleh negara menjadi tekanan sosial digital melalui media sosial. Fenomena mob morality di dunia maya kini turut menentukan kelayakan suatu opini, meskipun upaya pembatasan digital ini justru sering kali membuat sebuah konten menjadi viral karena memanfaatkan algoritma platform digital yang memperbesar emosi publik.
Secara perspektif etnopolitik, kecemasan kolektif yang muncul saat identitas dari wilayah periferi seperti Papua mengemuka menunjukkan bahwa proyek kebangsaan belum sepenuhnya inklusif. Konsep komunitas politik yang dibayangkan bersama atau imagined community dinilai masih didominasi oleh perspektif kelompok mayoritas, padahal nasionalisme idealnya berdiri di atas kesepakatan politik untuk hidup bersama dalam keberagaman budaya.
