Rencana mantan Presiden Joko Widodo untuk melakukan safari ke sejumlah wilayah di Indonesia memicu adu komentar dan silang pendapat tajam antara politisi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu (30/5/2026).
Joko Widodo menyatakan bahwa agenda kunjungan ke berbagai daerah tersebut murni dilakukan untuk memenuhi undangan dari kelompok masyarakat sekaligus memberikan motivasi setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik.
"Ya, ini kan saya banyak undangan, undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat, ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," kata Joko Widodo.
Mantan Wali Kota Solo tersebut juga menegaskan bahwa safari ini murni karena undangan dan bukan merupakan langkah persiapan untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
"Karena ada undangan dari daerah," tegas Joko Widodo.
Joko Widodo menambahkan bahwa kondisi fisiknya saat ini sudah pulih sepenuhnya dan siap untuk kembali beraktivitas serta menemui masyarakat di daerah secara langsung.
"Ya seperti ini kan, udah. Memenuhi undangan-undangan di daerah berarti kan, udah. Ya, udah siap. Insyaallah udah siap," katanya.
Menanggapi rencana safari tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyarankan Joko Widodo untuk memanfaatkan momentum tersebut guna menunjukkan ijazah aslinya demi mengakhiri polemik yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa.
"Paling enak itu enggak usah pakai drama-drama. Enggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya, saya tunjukkan pada Anda gitu ya," ujar Djarot Saiful Hidayat.
Djarot menilai langkah pembuktian langsung di hadapan masyarakat jauh lebih efektif dan sederhana untuk memberikan kepastian hukum ketimbang membiarkan kasus ini bergulir di persidangan.
"Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya," kata Djarot Saiful Hidayat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menganggap tindakan menunjukkan dokumen asli ke publik dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk meredam kegaduhan yang terus berulang.
"Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya gitu ya. Jadi monggo," kata Djarot Saiful Hidayat.
Djarot juga memastikan PDI Perjuangan tidak merasa terganggu dengan rencana blusukan tersebut, melainkan justru mengklaim akan membuat internal partainya menjadi semakin solid di akar rumput.
"Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu justru partai kita semakin solid ya. Partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas ya," ungkap Djarot Saiful Hidayat.
Di sisi lain, Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai rencana perjalanan Joko Widodo sama sekali tidak akan membawa pengaruh bagi elektabilitas maupun pergerakan politik PDI Perjuangan.
"Saya sangat yakin tidak ada pengaruh sama sekali. Jokowi itu sudah dipecat dari PDI Perjuangan secara tidak terhormat. Termasuk Gibran dan Bobby. Masyarakat sudah tahu alasannya," kata Guntur Romli.
Guntur Romli menyoroti rekam jejak dukungan Joko Widodo terhadap PSI saat masih menjabat sebagai presiden aktif yang dinilai tidak mampu membawa partai tersebut lolos ke parlemen.
"Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi Presiden tidak mampu meloloskan PSI ke parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa," ucap Guntur Romli.
Guntur Romli menuding bahwa aktivitas keliling Indonesia tersebut hanya bertujuan untuk pembuatan konten media sosial personal melalui pembagian bantuan sosial.
"Paling dia keliling Indonesia cuma bagi-bagi sembako dan amplop saja. Buat konten di medsos dia saja itu," tambahnya Guntur Romli.
Guntur Romli juga menganggap safari daerah ini tidak perlu dikhawatirkan karena hanya akan menyajikan dinamika politik yang penuh dengan kepura-puraan.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Jokowi jalan-jalan ke seluruh pelosok Indonesia. Kita bisa menyaksikan drama sinetron sen kiri belok kanan ala Jokowi," tutur Guntur Romli.
Guntur Romli menambahkan, data pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan keberadaan Joko Widodo hanya menyumbang kenaikan elektoral sebesar satu persen bagi PDI Perjuangan selama sepuluh tahun menjabat.
"Data ketika tahun 2014, 2019, ketika Jokowi menjadi presiden, PDIP datanya hanya naik 1 persen, jadi tidak memberikan dampak signifikan terhadap electoral partai," ujarnya Guntur Romli.
Merespons kritik tersebut, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengaku heran dengan sikap sinis politisi PDI Perjuangan dan menilai safari ini dijadwalkan untuk mengunjungi struktur PSI di Lampung, NTT, dan Jawa Barat.
"Insya Allah akan kunjungi juga struktur PSI di wilayah. Ada disebutkan beliau juga relawan," ujar Bestari Barus.
Bestari Barus berpendapat kekhawatiran PDI Perjuangan muncul karena adanya kerinduan mendalam dari masyarakat terhadap gaya kepemimpinan blusukan Joko Widodo yang dulu menguntungkan partai tersebut.
"Justru aneh kalau dia khawatir. Ngapain mesti khawatir? Pak Jokowi itu hanya, apa ya, kalau saya bilang tuh, adalah Presiden ke-7 yang dulu ketika beliau menjabat itu sering blusukan, sehingga ada kerinduan dari kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat secara pribadi yang pernah merasakan kebijakan beliau yang diterapkan di lapangan ketika beliau datang juga menyapa, itu ada kerinduannya beliau datang," kata Bestari Barus.
Bestari Barus menduga sikap miring PDI Perjuangan muncul sejak partai tersebut kehilangan hak-hak istimewa dan keuntungan politik setelah tidak lagi sejalan dengan Joko Widodo.
"Nggak tahu ya semenjak kenikmatan-kenikmatan buat partainya itu dicabut oleh Pak Jokowi kan selalu miring saja pendapatnya, kan begitu," ucap Bestari Barus.
Bestari Barus berharap kunjungan ke berbagai pelosok negeri ini menjadi momentum bagi Joko Widodo untuk menegaskan statusnya yang kini telah resmi berjuang bersama PSI.
"Jadi tanpa mereka (PDIP) sadari sebetulnya ya justru kami di PSI ini bergembira dengan Pak Jokowi sudah tidak lagi di sana, dan mudah-mudahan menjadi kesempatan juga pada saat mengunjungi seluruh Indonesia nanti, Pak Jokowi menyatakan bahwa sekarang sudah bersama PSI. Jadi yang dulu selama 10 tahun orang suka sama Pak Jokowi ketika menjabat, hari ini jadi permakluman publik 'oh, beliau sudah di sini, di PSI bersama PSI, kita jangan lagi milih partai yang itu', kan begitu," ujar Bestari Barus.
Bestari Barus meyakini perpindahan dukungan politik Joko Widodo akan membawa dampak perpindahan suara pemilih senyap secara masif dari PDI Perjuangan menuju PSI.
"Makanya timbullah kegelisahan-kegelisahan itu. Wajarlah kan namanya Pak Jokowi dicintai rakyat, kemudian pindah ya silent voters-nya Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi juga akan ikut pindah tentu ke mana? Ke PSI, sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran mungkin ya kita maklumilah gitu," sambungnya Bestari Barus.
Bestari Barus meminta PDI Perjuangan untuk lebih fokus mengurus urusan internal organisasi mereka sendiri daripada melontarkan pernyataan yang dinilai tidak berbobot mengenai Joko Widodo.
"Sebaiknya dia cukup memperhatikan partainya dia, atau memang dia sudah nggak ada kerjaan di partainya sehingga harus memperhatikan partai orang? Jadi susah gitu. Iya. Ah, saya juga heran sebetulnya dia di PDIP itu sebagai apa sih? Pengurus bukan, apa bukan, atau lagi berlomba-lomba untuk menjadi pengurus gitu kan? Sehingga harus mengeluarkan statement-statement yang tidak berbobot sama sekali yang justru tidak membangun buat partainya," tegas Bestari Barus.
Mantan politikus Partai NasDem tersebut juga menyinggung kekalahan Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo dalam kontestasi pilpres sebagai bukti kegagalan PDI Perjuangan setelah ditinggal oleh Joko Widodo.
"Tadi dikatakan dipecat. Bayangkan tuh orang yang berhasil memenangkan kontestasi presiden, dinyatakan dipecat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Bu Megawati enggak pernah menang pemilu, kemudian coba-coba Ganjar Pranowo enggak pernah juga menang presiden, kalah itu ditinggal pak Jokowi," kata Bestari Barus.
Bestari Barus menyimpulkan bahwa kekalahan dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tidak seberapa jika dibandingkan dengan rasa sakit hati yang membekas di PDI Perjuangan akibat kehilangan Joko Widodo.
"Ya kekalahan dari Pak Prabowo itu tidak seberapa sakit sebetulnya, yang sakit di situ ada Pak Jokowi. Yang itu membekas sampai hari ini," ujarnya Bestari Barus.
