Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan target besar untuk mendirikan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi korps bhayangkara dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, seperti dilansir dari Kompas.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan rencana tersebut saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak kuartal ke-2 di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam acara yang juga meresmikan Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri dan peluncuran SPPG tersebut, ia mengurai data perkembangan fasilitas gizi yang saat ini telah berjalan.
"Di sisi lain dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG, yang terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan," jelasnya.
Menurut Jenderal Listyo Sigit Prabowo, operasional menyeluruh dari ribuan fasilitas pemenuhan gizi ini memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Keberadaan pusat pelayanan tersebut diproyeksikan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dalam skala masif bagi puluhan ribu tenaga kerja lokal.
"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.000 tenaga kerja," tegasnya.
Pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk terus menambah jumlah infrastruktur pemenuhan gizi ini secara berkelanjutan hingga akhir tahun depan. Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa perluasan jaringan ini krusial demi menjamin keadilan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia."
Eksistensi pusat pelayanan pangan ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan taraf kesehatan publik. Polri juga memastikan setiap unit yang beroperasi telah melewati standardisasi ketat terkait higienitas dan keamanan pangan sebelum menyajikan makanan ke masyarakat.
"Dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPPG Polri telah memiliki sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higienis sanitasi, sertifikat jaminan produk halal, sertifikat uji laboratorium air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten," tuturnya.
Selain menyasar kawasan perkotaan dan padat penduduk, program penguatan gizi nasional ini diarahkan menyentuh wilayah terluar. Polri sedang memproses pendirian puluhan unit pelayanan serupa yang dikhususkan bagi masyarakat di area terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
"Selain itu, Polri juga sedang membangun 33 SPPG di wilayah 3T sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi," ucapnya.
Inovasi ramah lingkungan juga diterapkan dalam aspek operasional dapur penyedia gizi tersebut. Sejumlah unit SPPG kini telah memanfaatkan compressed natural gas (CNG) sebagai bahan bakar utama guna mewujudkan efisiensi anggaran belanja operasional sekaligus menekan emisi karbon.
"Penggunaan CNG ini menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung operasional SPPG yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan," jelasnya.
