Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas perkembangan harga minyak mentah dunia dan rencana penataan sektor pertambangan nasional.
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut menitikberatkan pada stabilitas harga minyak mentah atau crude untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Dilansir dari Nasional, fluktuasi harga global tersebut akan disesuaikan dengan Indonesian Crude Price (ICP) untuk menjaga ketahanan energi.
"Tadi saya kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk di dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Selain masalah energi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan peran negara dalam sektor pertambangan. Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
"Khususnya pertambangan-pertambangan baik yang lama maupun yang baru itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Pemerintah berencana mengubah pola pembagian hasil pada sektor pertambangan guna meningkatkan efisiensi. Mekanisme baru ini sedang dikaji dengan merujuk pada model yang telah diterapkan pada industri minyak dan gas bumi di Indonesia selama ini.
"Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Meskipun terdapat penataan ulang, pemerintah dipastikan tetap membuka ruang bagi badan usaha atau pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian izin konsesi. Fokus utama pemerintah adalah mencapai keseimbangan porsi penerimaan yang lebih menguntungkan bagi kas negara.
"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar," imbuh Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
