Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut digelar khusus untuk membahas perkembangan proyek strategi nasional pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Beberapa pejabat yang hadir di lokasi berdasarkan laporan Nasional meliputi CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain itu, hadir pula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pejabat yang hadir juga termasuk Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang baru dibentuk. Fokus utama diskusi ini adalah koordinasi lintas sektor dalam menangani ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara.
"Iya tanggul laut," ujar Rosan singkat.
Rosan Roeslani memberikan konfirmasi tersebut saat memasuki area Istana sebelum pertemuan dimulai. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut memberikan keterangan mengenai agenda rapat tersebut.
"Termasuk," ucap AHY.
AHY mengonfirmasi bahwa pembahasan dengan Presiden Prabowo memang berkaitan dengan keberlanjutan proyek infrastruktur besar tersebut. Pembangunan ini diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang bagi wilayah terdampak di sepanjang Pantai Utara Jawa.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan bahwa pembangunan tanggul laut ini akan dilakukan secara bertahap. Estimasi waktu penyelesaian proyek raksasa tersebut diperkirakan bisa memakan waktu hingga dua dekade.
"Ini adalah proyek besar dan jangka panjang, jadi tidak melihat satu atau dua tahun, bahkan lima, 10, sampai dengan 20 tahun ke depan," kata AHY, Rabu (21/01/2026).
Proyek Giant Sea Wall kini berada di bawah koordinasi Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ). Pembentukan badan ini merupakan tindak lanjut dari mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan perencanaan dan anggaran infrastruktur pesisir berjalan tepat sasaran.
