Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) malam, akibat persoalan kualitas makanan dan kedisiplinan standar operasional prosedur dalam program Makan Bergizi Gratis.
Langkah perombakan ini didasarkan pada hasil pemantauan serta evaluasi mendalam yang dilakukan oleh pemerintah selama 1,5 tahun terakhir terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Informasi pemberhentian dan perombakan struktur pimpinan lembaga gizi ini disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara dalam konferensi pers resmi.
"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.
Pemerintah menjelaskan bahwa keputusan perombakan manajemen struktural BGN diambil setelah menampung berbagai masukan dan kritik dari kementerian terkait serta kelompok masyarakat penerima manfaat.
"Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait, maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo Hadi.
Melalui kebijakan baru ini, posisi Kepala BGN kini dijabat oleh Nanik Sudaryanti Deyang, sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
“Kepada tiga Pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru kami berharap untuk segera dapat melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Prasetyo Hadi.
Pemerintah menekankan pentingnya jajaran pimpinan yang baru untuk segera memperbaiki tata kelola organisasi demi mendongkrak performa institusi.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.
Dadan Hindayana dinilai memiliki catatan merah dalam menegakkan prosedur operasional standar selama mengawal program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan pemerintahan.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola,” lanjut Prasetyo Hadi menyebut alasan lain pencopotan Dadan dan kawan-kawan.
Faktor krusial lain yang melatarbelakangi pencopotan ini adalah persoalan mutu pangan yang didistribusikan kepada masyarakat.
“Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo Hadi.
Evaluasi menyeluruh yang dilakukan presiden selama 18 bulan terakhir menjadi landasan utama penggantian pimpinan demi tercapainya perbaikan kualitas pelayanan gizi nasional.
“Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki,” kata Prasetyo Hadi.
Sebelum diberhentikan dari jabatannya, Dadan Hindayana yang berlatar belakang sebagai pakar entomologi atau ahli serangga dari IPB University merupakan Kepala BGN pertama yang dilantik sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024.
Sementara itu, pihak legislatif mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI sebenarnya telah melayangkan hasil evaluasi performa lembaga gizi tersebut secara tertulis kepada pihak eksekutif sebelum keputusan pencopotan ini diketuk.
"Ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak evaluasi-evaluasi, tetapi memang ini masukan-masukan dilakukan langsung kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara. Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Selasa (2/6/2026) malam.
Catatan tertulis yang dikirimkan oleh DPR mencakup poin-poin krusial terkait aspek operasional yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi.
“Mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.
DPR mengapresiasi langkah tegas yang diambil presiden karena dinilai responsif terhadap keluhan masyarakat sipil dan laporan dari lembaga legislatif.
"Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengar aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," kata Sufmi Dasco Ahmad.
Parlemen berharap perombakan total pada struktur pimpinan ini mampu membawa perubahan positif yang masif bagi manajemen internal lembaga.
"Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat," kata Sufmi Dasco Ahmad.
