Presiden Prabowo Subianto mendorong generasi muda Indonesia untuk aktif berwiraswasta guna meningkatkan iklim bisnis nasional dalam pidato kenegaraannya di Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026).
Langkah ini diambil pemerintah melalui pembahasan skema khusus demi melahirkan wirausahawan baru yang tangguh, seperti dilansir dari Money. Pemerintah berkomitmen tidak hanya menyediakan pendidikan kewirausahaan, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendanaan pascapendidikan.
"Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru," kata Prabowo.
Dukungan finansial yang disiapkan oleh pemerintah ditujukan langsung untuk mendukung modal awal para pelaku usaha baru tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan ekosistem bisnis yang sehat di masa depan.
"Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri tidak hanya pendidikan entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita harus memberi kredit startup," ucap Prabowo.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya sektor swasta untuk unggul demi bersaing di ranah internasional. Orientasi pemuda diharapkan beralih dari keinginan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju sektor produktif.
"Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta menjadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah," jelas Prabowo.
Selain fokus pada penciptaan pengusaha baru, Presiden Prabowo menyoroti masalah penegakan hukum dalam sektor perdagangan internasional. Pemerintah mengidentifikasi adanya kerugian devisa yang masif dari manipulasi ekspor sumber daya alam.
Praktik manipulasi berupa under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor dilaporkan telah berlangsung selama puluhan tahun. Penyelamatan atas kerugian negara tersebut kini bergantung pada ketegasan pemerintah dalam melakukan pemberantasan.
"Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliyar dollar AS per tahun. Potensi," jelas Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pengembalian kekayaan negara ke tangan masyarakat menjadi prioritas utama. Evaluasi pengetatan ekspor akan terus diupayakan untuk mengatasi hambatan fundamental ekonomi nasional tersebut.
"Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia," kata Prabowo.
