Presiden Prabowo Subianto memperkuat peran koperasi desa untuk menggenjot penciptaan ribuan lapangan kerja baru bagi warga setempat dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat struktur ekonomi domestik. Pemerintah juga telah menyusun klaster program kerja prioritas yang mencakup 60 program hingga tahun 2026, seperti dilansir dari Nasional.
Sektor koperasi desa yang beroperasi saat ini diklaim mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara spesifik di wilayah pedesaan. Berdasarkan data pemerintah, setiap unit koperasi setidaknya membutuhkan belasan pekerja dari warga lokal.
"Setiap koperasi desa akan membuka lapangan kerja normal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.008 kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat," ujar Prabowo, Presiden RI.
Selain fokus pada ekonomi kerakyatan, pemerintah menyatakan bahwa investasi asing tetap diperlukan untuk menopang pembangunan. Kendati demikian, penegasan dilakukan agar Indonesia tidak menaruh ketergantungan sepenuhnya pada modal luar negeri.
"Kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghambakan diri kepada bangsa lain," kata Prabowo, Presiden RI.
Pembangunan ekonomi nasional dinilai harus bertumpu pada kekuatan mandiri dan budaya gotong royong. Negara diwajibkan mengambil peran aktif demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Negara harus hadir. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya," ujar Prabowo, Presiden RI.
Intervensi negara yang kuat dinilai krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi, sebagaimana pernah diterapkan oleh sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea Selatan saat masa krisis. Saat ini, pemerintah tengah merumuskan arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro termasuk target investasi serta pengurangan ketimpangan.
