Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu mengagumi bangsa asing yang meraih kemakmuran dengan cara merampas kekayaan negara lain dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (20/5/2026), dilansir dari Detik Travel.
Penyampaian arahan tersebut bertepatan dengan agenda pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh pemerintah. Kepala Negara juga menekankan pentingnya menjaga rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka.
"Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain," kata Prabowo, dikutip dari Antara.
Pengondisian psikologis masyarakat yang cenderung rendah diri dan kerap memuja ajaran asing turut menjadi perhatian Presiden. Menurut beliau, bangsa-bangsa luar tersebut bahkan sering kali tidak menerapkan prinsip yang mereka ajarkan kepada negara lain.
Meskipun demikian, penolakan terhadap sikap inferior ini tidak dimaksudkan untuk memicu sentimen negatif terhadap pihak asing. Pemimpin negara mengajak publik untuk tetap memetik pelajaran dari dinamika global sekaligus mendalami catatan masa lalu demi menghindari kesalahan kolektif.
"Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara," ucap Prabowo.
Refleksi historis tersebut mengarah pada rekam jejak kolonialisme Belanda di Nusantara selama berabad-abad. Catatan ekonomi menunjukkan bahwa penumpukan produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi di dunia oleh Belanda sejak era 1500-an hingga 1800-an bersumber dari eksploitasi wilayah Indonesia.
"Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai delapan jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai empat jam dengan kendaraan, bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita, mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia," kata Prabowo.
Kesadaran mengenai risiko perpecahan internal telah dipahami oleh para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan. Lemahnya kepemimpinan dan ketiadaan persatuan di masa lalu menjadi celah bagi kekuatan eksternal untuk menguras potensi domestik.
Selain mendengarkan pidato presiden, Rapat Paripurna DPR RI kali ini juga membahas evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2026 oleh Badan Legislasi. Agenda sidang diakhiri dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang inisiatif Komisi III mengenai perubahan regulasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
