Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada mekanisme penentuan harga komoditas strategis oleh negara lain, seperti dilansir dari Nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dinilai harus mandiri dalam mengendalikan harga pasar. Kepala negara menyatakan komitmen ini secara langsung di hadapan para menteri kabinet.
"Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya katakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Kita harus tentukan harga kita sendiri," kata Prabowo, Presiden RI.
Pemerintah juga tidak mengkhawatirkan potensi penolakan dari negara pembeli terhadap kebijakan penetapan harga mandiri ini. Penggunaan komoditas untuk kebutuhan dalam negeri menjadi solusi alternatif yang disiapkan pemerintah.
"Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita, tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ujar Prabowo, Presiden RI.
Selain kelapa sawit, komoditas sektor pertambangan seperti nikel dan emas ikut menjadi sorotan karena nilainya masih sangat dipengaruhi oleh pasar luar negeri. Perumusan mekanisme baru kini sedang berjalan di tingkat kementerian.
"Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang, harga semua komoditas kita harus ditentukan di negara kita sendiri," tutur Prabowo, Presiden RI.
Langkah strategis ini diambil agar kekayaan alam nasional tidak terus diperdagangkan dengan nilai yang rendah. Pemerintah memilih untuk mengamankan cadangan sumber daya alam tersebut demi kepentingan masa depan bangsa.
"Kalau mereka tidak mau beli ya tidak apa-apa, biarkan saja di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah," ujar Prabowo, Presiden RI.
