Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk merumuskan sendiri harga komoditas tambang dan kelapa sawit demi menghentikan ketergantungan penetapan harga oleh negara asing. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Langkah penentuan harga mandiri ini diambil karena Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Prabowo menilai kondisi saat ini sangat aneh karena kendali harga justru diatur oleh bangsa lain.
Sikap tegas pemerintah ini juga berlaku untuk kekayaan alam lainnya seperti emas dan nikel. Jika pasar internasional menolak ketetapan harga tersebut, pemerintah memilih untuk menyimpan komoditas itu di dalam bumi.
"Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak apa-apa, biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saya minta dukungan majelis ini marilah bersama-sama, sepertinya saya lebih marah ini daripada banyak kekuatan ini," ujar Prabowo, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Kebijakan pemanfaatan domestik akan menjadi alternatif utama jika ekspor kelapa sawit mengalami hambatan. Atas dasar itu, instruksi khusus langsung diberikan kepada para menteri terkait.
"Saya tidak mau kelapa sawit kita ditentukan bangsa lain, kita tentukan harga kita. Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ucap Prabowo, Presiden RI.
Kedaulatan ekonomi ini menjadi fokus utama dalam pengelolaan seluruh hasil bumi Indonesia. Perumusan regulasi baru akan mencakup standardisasi nilai jual yang wajib diikuti oleh pasar global.
"Kenapa nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri," imbuh Prabowo, Presiden RI.
