Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan untuk komoditas beras dan jagung setelah dirinya memimpin pemerintahan selama 19 bulan. Keberhasilan sektor pangan tersebut disampaikan Presiden dalam kunjungannya ke Kebumen pada Sabtu (23/5/2026).
Peningkatan produksi juga dilaporkan terjadi pada sektor pemenuhan kebutuhan protein nasional, seperti komoditas telur dan ayam, sebagaimana dilansir dari Detik Finance melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden. Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa pemenuhan swasembada daging masih memerlukan waktu.
"19 bulan, Alhamdulillah, banyak yang sudah kita capai. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung. Kemudian protein kita, telur, ayam," kata Prabowo di Kebumen, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (23/5/2026).
Target pemenuhan mandiri untuk komoditas daging diperkirakan belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Kepala Negara memproyeksikan program swasembada daging nasional baru akan terealisasi sepenuhnya dalam kurun waktu empat hingga lima tahun mendatang.
"Daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging," tuturnya.
Kondisi ketersediaan pangan di dalam negeri saat ini dinilai masih berada dalam kategori aman. Situasi tersebut dinilai cukup baik di tengah maraknya konflik geopolitik dan peperangan yang melanda berbagai kawasan di dunia.
Sektor pertahanan negara kini dipersiapkan secara lebih kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian global tersebut. Langkah penguatan pertahanan dilakukan sebagai upaya strategis pemerintah dalam mengamankan seluruh kekayaan nasional.
"Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke yang maha kuasa kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan. Pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita," sebut Prabowo.
Pengelolaan seluruh kekayaan bumi Indonesia saat ini mulai dialihkan secara mandiri oleh jajaran pemerintah. Kebijakan ini diambil demi memastikan sumber daya nasional tidak lagi berada di bawah kendali pihak asing maupun negara lain.
