Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia di tengah kondisi geopolitik serta geoekonomi dunia yang saat ini semakin mengalami ketidakpastian. Penegasan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Kehadiran Kepala Negara dalam rapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, dilansir dari Money. Dalam pidatonya, situasi global yang diwarnai peperangan dari Eropa hingga Timur Tengah menjadi sorotan karena berdampak pada kehidupan domestik.
“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian,” ujar Presiden RI Prabowo Subianto.
Konflik yang pecah di berbagai belahan dunia dinilai memberikan tekanan nyata terhadap stabilitas nasional. Menurut Kepala Negara, letak geografis yang jauh tidak membuat Indonesia terbebas dari pengaruh dinamika global tersebut.
“Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita,” kata Presiden RI Prabowo Subianto.
Situasi pelik ini mendorong pentingnya keterlibatan aktif pemimpin negara dalam memberikan arahan yang jelas. Langkah menghadiri sidang paripurna secara langsung dinilai sebagai bagian dari transparansi pengelolaan negara.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ucap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kewajiban konstitusional juga mendasari langkah pemerintah dalam menjaga keselamatan seluruh elemen bangsa. Cita-cita luhur bernegara yang termaktub dalam konstitusi menjadi pedoman utama yang harus dijalankan.
“Saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia,” tegas Presiden RI Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, fungsi anggaran negara digeser bukan lagi sekadar sebagai catatan administratif keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diposisikan sebagai alat perjuangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
“APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan,” kata Presiden RI Prabowo Subianto.
Proses perancangan anggaran ini difungsikan sebagai wujud konkret dari visi bersama demi masa depan bangsa. Pemerintah memastikan asas kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran tetap menjadi tujuan akhir.
“Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita,” tegas Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketegangan di Timur Tengah saat ini memicu gangguan rantai pasok internasional, kenaikan harga energi, serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Kondisi tersebut mendorong capital outflow ke instrumen aman seperti dollar AS dan emas, sehingga Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.
