Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambannya birokrasi perizinan usaha di Indonesia yang dinilai menghambat iklim investasi nasional saat pidato di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Proses pengurusan izin di dalam negeri dinilai tertinggal jauh karena dapat memakan waktu hingga dua tahun, sementara negara tetangga seperti Malaysia mampu menyelesaikannya dalam dua minggu, seperti dilansir dari Nasional.
"Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pembenahan terhadap institusi dan birokrasi dipandang mendesak oleh Kepala Negara demi mewujudkan iklim usaha yang sehat serta kondusif bagi para pelaku usaha.
"Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Kritik juga diarahkan pada sistem birokrasi berlapis di tingkat kementerian dan lembaga yang dinilai kerap menambahkan aturan teknis baru meskipun arahan dari tingkat atas sudah jelas.
"Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu saya ingatkan," kata Presiden Prabowo Subianto.
Guna mengatasi persoalan tersebut, jajaran menteri kini diminta untuk menertibkan birokrasi di bawah kewenangan masing-masing serta mewaspadai praktik oknum yang sengaja memperlambat proses administrasi.
