Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026, sore.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi agenda pengambilan sumpah jabatan tersebut dijadwalkan berlangsung antara pukul 15.00 atau 16.00 WIB bersamaan dengan penyerahan surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat.
"Jadi, beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil langsung dalam sesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi.
Pihak Istana menjelaskan bahwa pengangkatan Said Iqbal dilakukan untuk mengakomodasi isu-isu kesejahteraan kelompok pekerja domestik.
"Yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk...Sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," sambung Prasetyo Hadi.
Prasetyo Hadi memastikan tidak ada pelantikan menteri baru di bidang keuangan meskipun isu pergantian sempat beredar luas di media.
"Iya (cuma 2 pejabat), karena ada isu yang lainnya juga lagi nih. Makanya saya sampaikan agendanya hanya dua, yang pelantikan ya," ucap Prasetyo Hadi.
Pihak Istana juga membantah kabar bahwa Muhammad Chatib Basri akan masuk ke kabinet untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," ucap Prasetyo Hadi.
Menurut keterangan pers tersebut, isu penunjukan nama-nama tokoh baru di Kementerian Keuangan tidak mencerminkan agenda perombakan yang sedang berjalan saat ini.
"Maka juga mohon maaf sekali lagi, jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, tokoh si C. Karena memang sesungguhnya tidak, tidak sedang ada rencana pergantian," sambung Prasetyo Hadi.
Mensesneg menambahkan bahwa evaluasi jabatan menteri sepenuhnya diserahkan kepada hak prerogatif presiden berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan.
"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," imbuh Prasetyo Hadi.
Langkah perombakan kabinet ini mendapatkan sorotan dari pakar hukum tata negara Refly Harun yang menilai pola pergantian pejabat oleh presiden cenderung mempertahankan figur lama.
"Tapi kesannya Pak Probowo ini terlalu baik dalam tanda kutip ya. Jadi mereka yang diganti itu diberikan lagi jabatan atau bahkan cuma digeser doang begitu kayak permainan catur saja," ucap Refly Harun.
Refly Harun mencontohkan mutasi jabatan yang dialami Hasan Nasbi yang sempat diberhentikan lalu diangkat kembali menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
"Jadi misalnya Hasan Nasbi kenapa seseorang itu diganti dalam posisinya kan dianggap tidak perform kan begitu kan, at least kan begitu tidak perform cocok, kemudian sempat keluar dan sekarang dimasukkan lagi misalnya, tapi bukan pada tempat yang sama kan," ungkap Refly Harun.
Selain itu, pergeseran posisi juga terjadi pada Muhammad Qodari yang berpindah posisi dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan hingga menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
"Atau Qadari misalnya dari dua kali sudah berganti kan dari KSP wakil naik jadi ketuanya kepalanya lalu bergeser di tempat lain," imbuh Refly Harun.
Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur, menilai perombakan kabinet diperlukan agar para menteri dapat mengeksekusi program nasional secara cepat sekaligus menjadi komunikator kebijakan yang efektif.
"Memasuki fase konsolidasi, Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya kapabel secara teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan dan menjadi komunikator ulung. Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik," tegas Syurya Muhammad Nur.
Menurut prediksi Syurya Muhammad Nur, terdapat sepuluh kementerian yang berpotensi dievaluasi karena kinerja pejabatnya dalam menerjemahkan visi presiden.
"Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional," pungkas Syurya Muhammad Nur.
Pelantikan pengurus baru Badan Gizi Nasional yang dipimpin Nanik Sudaryati Deyang beserta dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Trenggono, dilakukan setelah pimpinan terdahulu dicopot terkait dugaan kasus tata kelola komoditas.
