Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik empat pejabat baru di lingkungan pemerintahan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juni 2026 sore.
Pelantikan ini menetapkan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
Selain merestrukturisasi pimpinan BGN, Kepala Negara juga mengangkat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam jabatan baru.
Said Iqbal mengonfirmasi bahwa undangan untuk prosesi pelantikan tersebut sudah diterimanya sejak malam sebelumnya melalui Sekretaris Mayor Letkol Teddy.
Menurutnya, posisi baru yang diembannya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh memiliki kedudukan kedinasan yang setara dengan menteri kabinet.
"Pada hari ini ya saya dapat undangan semalam dari Letkol Teddy untuk pelantikan sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan. Kalau menurut Perpres Nomor 137 Tahun 2024 atau 106 Tahun 2025, kedudukan setingkat dengan menteri," kata Said, Senin (8/6/2026).
Said Iqbal menegaskan bahwa kesediaannya mengemban amanat kelembagaan ini diambil setelah melewati proses rembuk bersama jajaran internal serikat pekerja.
Langkah pengisian jabatan ini berjalan beriringan dengan analisis mengenai perlunya penyegaran performa struktural pada sejumlah kementerian jajaran Kabinet Merah Putih.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai perombakan kabinet menjadi instrumen evaluasi berkala demi menjaga ritme kerja pemerintahan.
"Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden," ujar Syurya dalam siaran persnya, Minggu (7/6/2026).
Syurya menambahkan bahwa tantangan eksekutif ke depan semakin berat, mulai dari isu fiskal global, penyelesaian konflik agraria, hingga perluasan lapangan kerja baru.
Faktor penyampaian informasi ke publik juga dipandang krusial agar masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi dan sosial yang digulirkan oleh para menteri terkait.
"Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik," tuturnya.
Syurya memaparkan terdapat sepuluh pos kementerian yang memerlukan perhatian khusus dalam skema evaluasi performa demi percepatan pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa indikator utama keberhasilan menteri bertumpu pada keselarasan kerja yang responsif dan cepat dalam menerjemahkan target program prioritas milik Presiden.
"Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional," tutur Syurya.
