Presiden Prabowo menegaskan larangan keras bagi seluruh aparat negara untuk menjadi pelindung atau backing perusahaan kapitalis tertentu. Penegasan ini disampaikan saat memberi sambutan dalam peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), sebagaimana dilansir dari Kompas.
Praktik membela kepentingan pemodal tersebut dinilai sebagai budaya buruk yang harus segera dihentikan demi melindungi masyarakat. Kepala Negara menuntut komitmen penuh dari seluruh tingkatan petugas demi pengabdian kepada rakyat.
"Aparat dipakai oleh kapitalis-kapitalis tertentu ya kan. Dan ini budaya ini tidak boleh kita teruskan juga. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat," ujar Prabowo.
Langkah tegas kini diminta segera diambil oleh pimpinan tertinggi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Negara menginstruksikan penegakan hukum secara adil tanpa adanya intervensi perlindungan ilegal.
"Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI, Kapolri. Saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya yang tidak menegakkan hukum keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing-backing macam-macam," ujar Prabowo.
