Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk meminjamkan aset bangunan yang kurang dimanfaatkan sebagai fasilitas sementara Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil guna mempercepat ketersediaan sarana pendidikan tersebut pada kunjungan kerja di Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).
Percepatan ini dipicu oleh laporan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyatakan bahwa Provinsi Bali baru memiliki satu Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut memicu kelebihan muatan karena jumlah murid yang mendaftar jauh melampaui kapasitas tampung sekolah, seperti dilansir dari Detik Finance.
Merespons situasi tersebut, kepala daerah diminta segera menyediakan lahan, dengan opsi bantuan pencarian tanah dari pemerintah pusat. Prabowo menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengakomodasi seluruh permintaan masyarakat.
"Nanti diusahakan bupati-bupati. Kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya, kita upayakan. Tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakan lah semua yang minta harus diterima ya," pesan Prabowo.
Guna merealisasikan peminjaman fasilitas secara cepat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya diperintahkan untuk segera berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan. Peminjaman gedung ini ditargetkan berlangsung hingga pembangunan fasilitas permanen rampung.
"Seskab mungkin nanti koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang lain, cari fasilitas mereka yang ada mungkin yang kurang dimanfaatkan. Mungkin bisa dipinjam sampai sekolah yang permanen jadi, ya. Diupayakan," beber Prabowo.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan infrastruktur pendidikan ini dapat merata di seluruh wilayah tersebut. Berdasarkan laporan dari Saifullah Yusuf, setiap kabupaten atau kota di Bali nantinya akan memiliki masing-masing satu unit Sekolah Rakyat.
