Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak yang dikenal dekat dengan dirinya pada Sabtu (16/5/2026). Penegasan tersebut disampaikan dalam acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, sebagaimana dilansir dari Kompas TV.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya mendatangi Presiden Prabowo untuk meminta petunjuk mengenai pemeriksaan tersebut. Langkah ini diambil lantaran objek pemeriksaan melibatkan beberapa orang yang memiliki kedekatan dengan Kepala Negara.
"Datang ke saya, agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia. Karena yang dia laporkan, diketahui bahwa beberapa orang itu dekat sama saya," kata Prabowo.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa Kepala BPKP merasa ragu untuk melanjutkan proses pemeriksaan tanpa adanya arahan langsung. Meski demikian, Presiden tidak merinci waktu penyerahan laporan maupun identitas oknum yang sedang diperiksa tersebut.
"Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan, karena dia tahu ini dekat sama Presiden," lanjutnya.
Merespons situasi itu, instruksi tegas segera diberikan agar proses hukum tetap berjalan tanpa memandang hubungan personal. Penegakan aturan disebut harus berlaku adil kepada siapa saja.
"Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya gak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tuturnya.
Presiden mengingatkan agar setiap pihak yang memperoleh kepercayaan jabatan tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Kehormatan dari negara seharusnya dijaga dengan sikap mawas diri.
"Justru kalau diberi kehormatan, harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang, adigung, adiguna, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh," imbuhnya.
Perkembangan teknologi digital saat ini dinilai memperkecil celah untuk menyembunyikan pelanggaran di lingkungan aparat. Kekhawatiran mengenai dampak sosial terhadap keluarga pelaku pelanggaran juga turut disinggung.
"Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini, masih ada yang nyoba-nyoba ya, di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya, ada macam-macam sekarang. Pasti ketahuan deh. Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya."
Perintah untuk meneruskan investigasi itu kembali ditegaskan sebagai bentuk transparansi yang bisa dikonfirmasi langsung kepada pimpinan lembaga pengawas tersebut.
"Tapi saya katakan, jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh (Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh). Anda boleh tanya beliau. ‘Jadi bagaimana Pak?’ (Saya billing) teruskan," ulangnya.
Tanggung jawab besar kepada negara dan rakyat melekat pada setiap individu yang menduduki jabatan di dalam pemerintahan. Komitmen penindakan ini diklaim telah diterapkan di internal partai politik pimpinannya sendiri maupun terhadap lingkaran militer.
"Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek, sudah berapa yang diproses dan ditahan? Tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal, harus memberi contoh," bebernya.
