Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri untuk mempermudah perizinan investasi guna mengatasi keluhan para pengusaha yang menghadapi proses birokrasi panjang selama bertahun-tahun. Penegasan ini disampaikan Kepala Negara saat mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta pada Rabu (13/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Prabowo menyoroti adanya kesenjangan durasi pengurusan izin di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang jauh lebih efisien. Ia menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini harus segera disederhanakan agar tidak menghambat arus modal masuk.
"Permudah perizinan jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun," ucap Prabowo, Presiden RI.
Kepala Negara kemudian membandingkan efisiensi waktu birokrasi dengan negara tetangga yang mampu memproses izin hanya dalam kurun waktu dua minggu. Hal tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi dalam waktu dekat.
"Di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan," tutur Prabowo, Presiden RI.
Presiden mengungkapkan adanya indikasi praktik oknum birokrat yang sengaja memanfaatkan kerumitan aturan untuk mencari keuntungan pribadi. Ia menyebut adanya permintaan imbalan atau kickback agar proses perizinan dapat dipercepat oleh pihak berwenang.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," ucap Prabowo, Presiden RI.
Meskipun pemerintah sempat melakukan penyederhanaan, Prabowo mencatat adanya tumpang tindih aturan baru yang dibuat oleh berbagai kementerian dan lembaga. Sebagai langkah konkret, ia menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membentuk tim ahli dalam satuan tugas khusus.
"Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ungkap Prabowo, Presiden RI.
Langkah deregulasi ini ditujukan untuk mendukung pengusaha yang memiliki itikad baik dalam membangun ekonomi nasional. Namun, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap akan bersikap tegas terhadap para investor yang melakukan pelanggaran aturan di Indonesia.
"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian ya," ucap Prabowo, Presiden RI.
