Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak melindungi pihak-pihak yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran negara, termasuk kader dari partainya sendiri, Partai Gerindra. Sikap tegas ini disampaikan dalam pidato peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Langkah penegakan hukum pidana tanpa pandang bulu diinstruksikan langsung kepada aparat penegak hukum demi mengusut tuntas penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara. Rasa prihatin mendalam disampaikan Kepala Negara karena amanah dan kepercayaan yang diberikan justru dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pejabat demi kepentingan pribadi.
Ketegasan penanganan perkara korupsi ini berlaku mutlak bagi seluruh pihak, tanpa melihat latar belakang hubungan kedekatan ataupun afiliasi politik tertentu.
"Tidak ada orang Prabowo. Kalau ada indikasi, terus periksa," ujar Prabowo.
Penegasan mengenai kesetaraan di mata hukum tersebut juga diarahkan secara internal kepada seluruh pengurus dan anggota partai politik yang dipimpinnya.
"Mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses. Justru harus memberi contoh," kata Prabowo.
Sikap keras ini diambil oleh Kepala Negara setelah menerima laporan resmi mengenai adanya dugaan penyimpangan dari instansi pengawas keuangan eksternal pemerintah.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelumnya sempat meminta petunjuk khusus mengenai kelanjutan penanganan perkara karena keterlibatan figur-figur yang dikenal dekat dengan lingkaran istana.
"Dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan pemeriksaan karena dia tahu ini dekat sama Presiden," ujar Prabowo.
Merespons keraguan dari instansi pengawas tersebut, perintah pembersihan birokrasi justru dikeluarkan secara langsung demi memastikan proses hukum tetap berjalan.
"Teruskan pemeriksaan," tegas Prabowo.
Para pemegang kekuasaan dan jabatan publik diingatkan untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian serta tidak menyalahgunakan wewenang yang diamanahkan oleh rakyat.
"Kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati, bukan diberi wewenang malah merasa di atas," kata Prabowo.
Peringatan keras kemudian diarahkan kepada jajaran menteri dan pejabat negara yang terbukti menerima aliran dana tidak sah agar segera mengembalikan aset negara tersebut ke pihak berwajib.
"Nanti menteri-menteri sakit hati, suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal. Enggak mau ya sudah urusan sama Kejaksaan," ujar Prabowo.
