Apresiasi tinggi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap pencapaian merek makanan dan minuman asal Indonesia yang sukses menembus pasar internasional. Kebanggaan ini muncul seiring banyaknya produk dalam negeri yang kini bersaing ketat di rak supermarket berbagai negara.
Seperti dikutip dari Medcom, dukungan penuh dari negara dinilai sangat krusial agar brand lokal semakin berkembang di kancah global. Langkah ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan tanah air ini mendapat perhatian khusus dari kepala negara.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memuji performa gemilang sejumlah korporasi domestik.
"Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global," kata Prabowo, Rabu, 20 Mei 2026.
Dua produk yang secara spesifik disebut adalah mi instan Indomie produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan permen Kopiko besutan PT Mayora Indah, Tbk. Keduanya dinilai berhasil membangun basis konsumen yang kuat di luar negeri.
"Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia, kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka," ucapnya.
Keberhasilan penetrasi pasar ini tidak lepas dari strategi pemasaran yang matang dari masing-masing manajemen perusahaan. Pemanfaatan figur publik global turut mendongkrak popularitas produk di puluhan negara tujuan ekspor.
"Lalu perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih 29 dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador," imbuhnya.
Di balik pujian terhadap prestasi Indomie cs, pidato presiden beralih menyoroti iklim regulasi domestik yang dianggap menghambat ruang gerak pelaku usaha. Perbandingan kontras bahkan dipaparkan dengan performa administrasi negara tetangga, Malaysia.
"Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperes terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan," ungkapnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada penumpukan aturan turunan yang justru memperpanjang alur birokrasi di lapangan. Banyaknya regulasi teknis dinilai sering kali menjadi celah yang menyulitkan proses administrasi.
“Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri dibawa, bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan Menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu.”
Guna mengatasi persoalan menahun ini, instruksi tegas langsung ditujukan kepada jajaran kabinet. Pembenahan total aspek birokrasi wajib dilakukan hingga menyentuh level terbawah demi efektivitas pelayanan dunia usaha.
