Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026). Kehadiran kepala negara tersebut bertujuan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 secara langsung.
Rencana kedatangan presiden dalam rapat yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR.
Langkah ini menjadi perhatian publik karena pemaparan KEM-PPKF pada periode pemerintahan sebelumnya biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan. Selama lima tahun terakhir, agenda krusial tersebut dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai situasi ekonomi.
Pada tahun 2020, tepatnya Selasa (12/5/2020), Sri Mulyani menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2021 yang harus disesuaikan dengan kondisi ketidakpastian akibat situasi global.
"KEM PPKF disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang sampai saat ini belum dapat dipastikan dan bagaimana diatasi," ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
Pemerintah kala itu memperkuat berbagai skenario dan kebijakan penanganan dampak sosial ekonomi demi menekan risiko pemburukan fundamental negara.
"Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan," jelas Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
Selanjutnya pada Kamis (20/5/2021), dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 yang digelar secara virtual, Menteri Keuangan menetapkan target penurunan defisit anggaran menjadi 4,51 persen hingga 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Defisit akan semakin mengecil ke 4,51 persen hingga 4,85 persen PDB," kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
Memasuki tahun 2022, rapat paripurna digelar pada Jumat (20/5/2022) untuk mengawal masa transisi kesehatan dan ketidakpastian global melalui fungsi anggaran legislatif.
“Terlebih dalam situasi transisi menuju endemi Covid-19 dan ketidakpastian global sekarang ini, postur anggaran negara adalah hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan Maharani, Ketua DPR.
Pada Jumat (19/5/2023), Sri Mulyani memaparkan KEM-PPKF RAPBN 2024 dengan fokus mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah guncangan ekonomi dunia.
Kemudian pada Senin (20/5/2024), pembahasan rancangan anggaran mulai memasuki masa peralihan pemerintahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto.
"KEM-PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya," kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
Dokumen anggaran tersebut mematok pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1 hingga 5,5 persen dengan mengandalkan program hilirisasi dan digitalisasi.
Pada Selasa (20/5/2025), Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih era Prabowo menaikkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 menjadi 5,2 sampai 5,8 persen.
"Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045," ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
