Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperingatkan potensi ancaman fenomena El Nino ekstrem saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026). Penguatan ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara dinilai menjadi agenda yang sangat mendesak untuk segera diimplementasikan.
Kekhawatiran tersebut didasarkan pada laporan berbagai lembaga internasional mengenai risiko iklim yang membayangi stabilitas pangan di kawasan sebagaimana dilansir dari Nasional. Prabowo menegaskan bahwa peringatan tersebut harus menjadi landasan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mempererat kerja sama lintas batas.
"Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional tentang risiko El Nino yang sangat ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam hal ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak," kata Prabowo, Jumat, dikutip dari siaran pers.
Presiden menekankan bahwa posisi geografis ASEAN yang berada di jalur perdagangan dunia menuntut kewaspadaan ekstra terhadap segala bentuk gangguan stabilitas. Menurutnya, keamanan jalur perairan harus dijaga agar distribusi kebutuhan pokok tidak terhambat oleh dinamika internal kawasan.
"Kita harus ingat bahwa wilayah kita memiliki jalur perdagangan strategis yang melewati perairan kita, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjadi gangguan di wilayah kita sendiri," ucap Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa krisis pangan merupakan masalah sistemik yang mustahil diselesaikan oleh satu negara secara mandiri. Beliau mendorong adanya penyederhanaan birokrasi pada sistem cadangan beras darurat yang melibatkan mitra wicara ASEAN.
"Ini bukan tantangan yang bisa ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama. Hal ini juga membutuhkan penyederhanaan ASEAN Plus Three Cadangan Beras Darurat. Kita harus memajukan Cadangan Pangan Berbasis Cadangan Lokal kita," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, pemimpin Indonesia ini menyatakan komitmen penuh untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kedaulatan pangan di tingkat nasional. Langkah tersebut dipandang sebagai fondasi dasar bagi kemerdekaan dan perdamaian abadi sebuah negara dalam menghadapi tantangan global.
"Bagi kami, ini adalah tanggung jawab utama pemerintah, dan Pemerintah Indonesia bertekad untuk memikul tanggung jawab penuh dan kedaulatan penuh atas sektor vital ini. Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada perdamaian," kata Prabowo.
Upaya penguatan ketahanan pangan ini nantinya mencakup diversifikasi komoditas, pengembangan teknologi di sektor pertanian, serta optimalisasi pertukaran informasi antarnegara anggota.
