Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan kontradiksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen dengan realitas meningkatnya angka kemiskinan di lapangan. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Kondisi kesejahteraan masyarakat dinilai mengalami penurunan yang cukup signifikan, dilansir dari Nasional. Secara khusus, penurunan proporsi masyarakat kelas menengah menjadi sorotan tajam di tengah laporan pertumbuhan ekonomi nasional selama tujuh tahun berturut-turut.
"Seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Fenomena penurunan daya beli dan kemunduran kelas sosial tersebut mengundang pertanyaan besar bagi kepala negara. Beliau mendesak berbagai elemen bangsa untuk ikut memikirkan akar permasalahan dari ketimpangan ekonomi ini.
"Yang kelas menengah turun, Saudara-saudara. Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat," sambung Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Meskipun memiliki keunggulan geografis sebagai jalur perdagangan dunia, dampak positif dari kekayaan alam belum dirasakan merata oleh publik. Indonesia bahkan tercatat memiliki rasio belanja terhadap produk domestik bruto (PDB) terendah di antara negara anggota G20, bahkan berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Kamboja.
"Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko? Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu?" tanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan pengelolaan anggaran tersebut, penegakan kedaulatan wilayah menjadi hal mutlak yang harus dijalankan. Langkah ini penting guna mengoptimalkan potensi bonus demografi, pasar domestik yang setara dengan wilayah Eropa, serta penguasaan atas komoditas bernilai tinggi.
"Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri. Kita memiliki bonus demografi yang menopang domestik, konsumsi domestik, dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Optimalisasi pengelolaan sektor pertambangan dan perkebunan menjadi tumpuan utama pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Berbagai komoditas strategis mulai dari batu bara, nikel, tembaga, minyak kelapa sawit, logam tanah jarang, hingga kekayaan maritim harus dikelola secara berdaulat demi kemakmuran rakyat.
"Sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas-komoditas yang sangat berharga. Batubara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah," sambung Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
