Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan dan membersihkan segala bentuk penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketegasan ini disampaikan saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Kepala Negara mengakui pelaksanaan program strategis nasional tersebut masih menghadapi banyak tantangan dan kekurangan di lapangan. Langkah penertiban internal akan diambil demi memastikan anggaran negara benar-benar berdampak langsung pada pemenuhan gizi masyarakat serta perputaran ekonomi di tingkat bawah.
"Bahwa banyak masalah iya, bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan," kata Prabowo Subianto seperti dilansir dari detikcom.
Presiden menyoroti integritas jajaran pimpinan yang kerap melemah ketika mengelola anggaran besar. Ia memberikan peringatan keras akan langsung mencopot oknum pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan korupsi.
"Manusia Indonesia ya kita mengertilah penyakit kita harus kita berani hadapi, harus kita berani bicarakan bahwa banyak di antara unsr-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang dia lupa, tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapa pun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan kita bersihkan kita copot dari jabatan," kata Prabowo Subianto dalam tayangan Sekretariat Presiden yang dikutip Tribun-Video.com.
Menurut Presiden, program MBG sangat dinantikan oleh masyarakat kecil, khususnya para petani di daerah. Keputusan untuk meneruskan kebijakan ini didasari oleh aspirasi langsung dari warga yang merasa terbantu secara ekonomi dan pemenuhan gizi keluarga.
"MBG begitu penting untuk bangsa kita, ke mana mana saya ketemu rakyat kecil petani pak tolong pak MBG jangan diberhentikan ini sangat membantu cucu cucu saya busa makan sangat membantu saya sangat membatu keluarga saya," ujarnya.
Berdasarkan kalkulasi pemerintah yang dilansir ANTARA, program MBG diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi perdesaan secara masif melalui peredaran dana triliunan rupiah. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat per desa dan anggaran Rp15 ribu per porsi, perputaran uang mencapai Rp45 juta per hari, Rp900 juta per bulan, hingga Rp10,8 milar per tahun di satu desa.
"Terdapat) Rp10,8 miliar beredar di desa itu, yang tadinya sebelum ada MBG kita kirim Rp1 miliar dana desa, dengan MBG kita tambah Rp10 macron," kata Prabowo Subianto.
Sistem ini dirancang untuk menyerap langsung komoditas lokal dari para petani, peternak, dan pelaku UMKM sekitar wilayah koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pendekatan tersebut dinilai efektif menekan biaya logistik pengadaan pangan sekaligus menghidupkan produsen tingkat tapak.
"Satu desa Rp10,8 miliar beredar di situ, artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup," kata Presiden menambahkan.
Integrasi antara program pemenuhan gizi dan koperasi desa dipandang sebagai fondasi kebangkitan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan. Skema ini sengaja diterapkan untuk membendung dominasi konsep ekonomi pasar bebas atau neoliberal yang dinilai menyedot modal masyarakat ke luar negeri.
"Ini adalah dampak dari MBG, sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten," ujar Prabowo Subianto seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Perputaran uang dalam skala besar ini diyakini akan memperkuat struktur ekonomi daerah. Para kepala desa dan bupati di seluruh wilayah Indonesia dilaporkan sudah mulai merasakan dampak positif dari kebijakan integrasi ini.
"Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan," kata Prabowo Subianto.
Presiden menambahkan, integrasi program ini akan terus berjalan beriringan dengan penguatan sektor koperasi serta pemenuhan pangan nasional. Target utamanya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi yang ditopang oleh kekuatan produksi domestik.
"Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG, mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang," ujar Prabowo Subianto.
Melalui keterlibatan aktif produsen lokal, rantai pasok kebutuhan pangan harian dipastikan dapat berjalan mandiri di lingkungan masing-masing. Pemerintah optimistis kombinasi kedua instrumen ini mampu membangkitkan produktivitas masyarakat bawah secara berkelanjutan.
"Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG, mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang," ujar Prabowo Subianto.
Dampak ekonomi tersebut juga diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor UMKM perdesaan. Komoditas pangan lokal akan langsung terserap oleh kebutuhan harian program tanpa harus melalui rantai distribusi yang panjang.
"Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa... Semua produsen di desa itu hidup!" kata Prabowo Subianto.
Kombinasi pengelolaan yang terpusat melalui koperasi diyakini mampu membentengi perekonomian desa dari ketimpangan modal. Sistem ini ditekankan sebagai alternatif nyata dari mekanisme pasar bebas yang cenderung memusatkan kekayaan.
"Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. Ratusan triliun," ujarnya.
Kritik terhadap model ekonomi neoliberal turut disampaikan Presiden sebagai landasan argumen penguatan koperasi. Model ekonomi tersebut dinilai berisiko membawa keuntungan domestik mengalir ke pihak asing.
"Kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas, neoliberal, pasar bebas, di mana modal besar yang akan berkuasa. Uangnya rakyat akan tersedot, berangkat-berangkat ujungnya ke luar negeri," tegasnya.
Melalui penggabungan program ketahanan pangan dan kelembagaan ekonomi desa, pemerintah optimistis struktur ekonomi nasional akan semakin kokoh. Kebijakan ini diposisikan sebagai pilar utama dalam strategi kebangkitan ekonomi rakyat.
"MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita," kata Prabowo Subianto.
Pada hari yang sama, Kompas.com melansir agenda Presiden dilanjutkan dengan menghadiri Panen Raya Jagung dan Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan kembali pentingnya pengawasan agar implementasi program strategis ini terbebas dari penyimpangan.
"MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan," ucap Prabowo Subianto.
Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan, pertanian, dan perikanan sebagai penopang utama keberhasilan program pemenuhan gizi nasional. Pasokan komoditas karbohidrat dan protein hewani dipastikan berada dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada.
"MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, desa nelayan, ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita," ucapnya.
Ketersediaan komoditas strategis seperti jagung juga dinilai krusial untuk menjaga stabilitas sektor peternakan nasional. Melalui penguatan sektor hulu, ketahanan pangan nasional diharapkan terproteksi dengan baik dari gejolak global.
"Produksi pangan di Indonesia akan aman karena tersedianya karbohidrat, protein aman, ternak. Jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan," ucap Prabowo Subianto.
Presiden turut menceritakan pemahamannya mengenai pentingnya logistik pangan yang dipengaruhi oleh rekam jejaknya di militer serta organisasi agraris. Pengalaman memimpin pasukan tempur dan organisasi petani memberikan perspektif mendalam mengenai manajemen pangan.
"Saya dekat dengan para petani karena saya cukup lama menjadi Ketua Umum HKTI, yang sekarang saya diganti oleh Ketua Umum yang sekarang adalah Wakil Menteri Pertanian ya. Pak Sudaryono," kata Prabowo Subianto.
Dalam doktrin militer, perhitungan ketersediaan logistik seperti beras sama krusialnya dengan kalkulasi amunisi sebelum operasi dijalankan. Manajemen logistik pangan tersebut kini diimplementasikan dalam skala nasional melalui pemenuhan kebutuhan pangan strategis.
"Sekarang, saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi tantangan manajerial dalam pendistribusian logistik pangan ke depan. Langkah pembersihan internal terhadap aparatur yang tidak amanah menjadi prioritas utama guna mengamankan anggaran perlindungan sosial ini.
"Banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita, hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang dia lupa. Tapi, saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar yang menyimpang yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan," tegas Prabowo Subianto.
