Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti penjarahan kekayaan maritim negara oleh armada asing secara ilegal yang terjadi saban hari saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Penegasan mengenai pentingnya menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara di hadapan para anggota dewan, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal secara tidak sah," kata Prabowo dalam pidato di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Merespons situasi tersebut, mantan Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa hukum dan kedaulatan di wilayah laut domestik mutlak untuk dipertahankan demi menjaga aset bangsa.
"Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri," tegasnya.
Selain persoalan maritim, potensi besar dari bonus demografi serta luasnya pasar domestik yang dimiliki Indonesia turut menjadi fokus perhatian Presiden. Prabowo mengutarakan optimismenya bahwa nilai pasar nasional mampu menyamai kawasan Eropa karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah.
"Pasar kita bisa sebesar Eropa dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas komoditas yang sangat berharga. Baru bara kita nikel kita tembaga kita minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pemimpin negara tersebut juga memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk menyusun Rancangan APBN 2027. Langkah ini menjadi momen perdana seorang Presiden menyampaikan KEM-PPKF secara langsung, tugas yang biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan.
Kehadiran langsung ini dirasa krusial oleh Presiden untuk menjabarkan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah dinamika situasi global saat ini.
"Karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujar Prabowo dalam pidatonyo di Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
