Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Dilansir dari Nasional, Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, yang biasanya hanya diwakili oleh Menteri Keuangan.
"Saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita," ucap Prabowo dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Kepala Negara menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027 pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Pemerintah optimis target ini dapat dicapai melalui strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang pruden dan berkelanjutan.
"Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," kata Prabowo.
Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5 persen. Pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027. Kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto kita," ujarnya.
Porsi belanja negara dirancang secara terukur untuk mendanai berbagai program strategis nasional demi mendukung target pendapatan tersebut. Sementara itu, defisit APBN akan dikendalikan pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB.
"Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB kita," ucapnya.
Pemerintah berkomitmen untuk menekan angka defisit anggaran tersebut seminimal mungkin demi menjaga stabilitas fiskal nasional.
"Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ungkapnya.
Presiden Prabowo meyakini pasar domestik Indonesia berpotensi menjadi lebih besar daripada Eropa berkat bonus demografi dan kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki.
"Kita memiliki bonus demografi yang menopang konsumsi domestik dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa, dan sungguh sumber daya alam kita melimpah," tuturnya.
Langkah percepatan industrialisasi didorong agar Indonesia mampu memproduksi barang elektronik sendiri dan tidak sekadar menjadi pasar bagi negara lain. Presiden mengumpulkan para pakar demi mewujudkan kemandirian sektor industri tersebut.
"Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain," tegasnya.
Upaya pengumpulan akademisi dan ahli dilakukan untuk merumuskan langkah nyata dalam mempercepat hilirisasi industri di dalam negeri.
"Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita, saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita, saya katakan pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah, tidak boleh kita rasa rendah diri," kata dia.
Terkait pengelolaan sumber daya alam, pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata kelola ekspor komoditas strategis guna memperkuat pengawasan negara.
"Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujar dia.
Langkah penunjukan BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini diambil agar seluruh volume penjualan kekayaan alam dapat tercatat dengan akurat.
“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujarnya.
Di sisi lain, lambatnya proses perizinan usaha di dalam negeri turut menjadi perhatian Presiden yang membandingkannya dengan efisiensi birokrasi di Malaysia.
"Kalau Malaysia bisa izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan," kata Prabowo.
Banyaknya regulasi turunan di tingkat bawah dinilai menjadi hambatan yang memperpanjang jalur birokrasi serta membuka celah penyimpangan.
"Kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah," ucapnnya.
Perbaikan institusi ditekankan guna membangun iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha dari gangguan birokrasi.
"Justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik, jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu," tegasnya.
Penegakan hukum juga menjadi poin penting yang disampaikan Presiden agar keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status finansial.
"Hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak," tegas Prabowo.
Kesejahteraan sosial masyarakat diharapkan terwujud melalui jaminan sosial yang kuat demi mencapai kehidupan yang rukun dan berkecukupan.
"Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja," ujar Prabowo.
Sektor pendidikan dan peningkatan kondisi kehidupan guru turut ditetapkan sebagai prioritas kerja pemerintah ke depan.
"Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita," ujar Prabowo.
Harapan serupa disampaikan bagi sektor perikanan agar para nelayan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya.
“Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi,” pungkas Prabowo.
Pada bagian akhir, Presiden menyatakan bahwa posisi Indonesia semakin dihormati di kancah internasional karena mampu memberikan bantuan komoditas kepada negara lain.
"Sekarang banyak negara minta bantuan ke kita, mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih," ungkap dia.
Beberapa negara yang tercatat meminta bantuan tersebut di antaranya adalah Australia, India, Brasil, hingga Filipina.
"Saudara-saudara bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita," tuturnya.
Kondisi ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan diri bangsa Indonesia dalam pergaulan global dengan tetap menjaga sikap rendah hati.
"Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita lebih percaya diri," ucapnya.
