Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026, guna menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, dilansir dari Nasional.
Kehadiran kepala negara secara langsung dalam agenda tahunan ini menjadi momen penting karena Prabowo merupakan presiden pertama yang memaparkan langsung arah kebijakan fiskal tersebut di hadapan legislatif.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kepastian ekonomi nasional.
"Tradisi baru atau bukan tradisi baru, tetapi nampaknya ini presiden hadir langsung pidato di paripurna tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu punya makna yang dalam, yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal, terhadap stabilitas fiskal, kemampuan fiskal kita, kesehatan fiskal kita, dan kontinuitas fiskal kita di APBN 2026," kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Politikus PDI-P tersebut mengindikasikan bahwa penjelasan langsung dari presiden sangat dibutuhkan untuk menepis ketidakpastian situasi ekonomi saat ini.
"Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas akan direspon oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini, itu yang pertama," ujar Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Faktor eksternal seperti dinamika politik global juga diperkirakan menjadi salah satu poin yang disinggung oleh pemerintah dalam pidato tersebut.
"Tentu Bapak Presiden juga akan menyampaikan bahwa apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan situasi global," kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Said kemudian menyoroti kebijakan moneter global, terutama potensi bertahannya tingkat suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang dapat berimbas pada volatilitas mata uang dalam negeri.
"Bahkan, ini Heijer-Hollander, kita jangan pernah berharap suku bunga Amerika akan turun. Dan saya sungguh berharap Bank Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa, suku bunga kita sendiri bisa naik di 50 atau 75 basis point untuk menahan gejolak rupiah kita. Itu pasti Bapak Presiden juga akan memberikan respons waktu itu," tutur Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Masyarakat dan pelaku pasar saat ini tengah mencermati poin-poin utama rancangan keuangan yang akan menjadi pedoman kerja pemerintah pada periode mendatang.
"Kemudian tentu, karena ini KEM-PPKF, kita tunggu apa arahan Bapak Presiden, apa visi Bapak Presiden, bagaimana mengelola fiskal Bapak Presiden di tahun 2027," kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Selain mendengarkan pidato presiden, rapat paripurna DPR RI ini juga mengagendakan evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.
