Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung sektor kelautan dan perikanan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI ke-19 yang digelar di Gedung DPR-RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Money, pemerintah bakal mendirikan berbagai sarana penunjang seperti pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan, hingga fasilitas docking kapal. Langkah ini diupayakan untuk memperkuat produktivitas sekaligus menaikkan daya saing para nelayan di pasar domestik maupun internasional.
Selain pembangunan fisik, pemerintah pusat juga tengah mengintensifkan program Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah kawasan pesisir. Proyek strategis tersebut diproyeksikan menjadi pusat penguatan ekonomi lokal sekaligus wadah peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan beserta keluarga mereka.
Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lydia Assegaf menyatakan bahwa pengadaan sarana penunjang kelautan memang menjadi kebutuhan krusial yang dinantikan oleh para nelayan selama ini.
“Kami mewakili nelayan seluruh Indonesia mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pembangunan pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan hingga tempat docking kapal merupakan kebutuhan penting yang sangat dirasakan nelayan selama ini,” ujar Lydia Assegaf, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Pihak HNSI juga menyatakan dukungannya terhadap realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih yang kini tengah memasuki fase konstruksi di berbagai wilayah.
“HNSI mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang berjalan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Lydia Assegaf, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Kehadiran pengurus HNSI secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR-RI ke-19 menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Organisasi ini berharap program-program yang telah dipaparkan oleh Kepala Negara dapat diimplementasikan secara optimal serta tepat sasaran.
