Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pejabat yang melakukan penyelewengan jabatan tanpa memandang kedekatan personal. Sikap ini disampaikan saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk pada Sabtu (16/5/2026), sebagaimana dilansir dari Kompas.
Langkah tegas ini terungkap ketika Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghadap Presiden untuk melaporkan temuan dugaan penyelewengan. Kepala BPKP dilaporkan sempat merasa ragu dan meminta petunjuk khusus karena pemeriksaan tersebut melibatkan sejumlah nama yang berada di lingkaran terdekat Kepala Negara.
"Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah datang ke saya agak gemeter. Heran saya kenapa stres dia dulu? Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang tuh dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan enggak pemeriksaan. Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya, coba masalahnya apa? Bagaimana Pak? Petunjuk. Teruskan pemeriksaan. Tidak ada," ujar Prabowo saat resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Melalui instruksi tersebut, Presiden memastikan proses hukum dan pengawasan internal pemerintahan tetap berjalan objektif. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak akan memberikan imunitas bagi pejabat yang terbukti melanggar aturan.
