Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pertahanan nasional demi menjaga kedaulatan wilayah Indonesia di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Langkah ini disampaikan saat meninjau jajaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).
Dilansir dari Nasional, penguatan kapasitas militer ini mencakup pengamanan menyeluruh untuk wilayah udara, laut, maupun daratan negara. Peningkatan sistem pertahanan dipandang sebagai kebutuhan mutlak guna memastikan stabilitas nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Kita tahu geopolitik penuh ketidakpastian dan kita tahu pertahanan adalah syarat utama untuk stabilitas dan jaminan kita bisa berdaulat,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah memproyeksikan pembangunan kekuatan militer ini akan berjalan secara konsisten dalam beberapa waktu ke depan. Fokus utama diarahkan pada modernisasi persenjataan dan kesiapan personel di tiga matra.
“Itu intinya saya kira, dalam waktu yang akan datang kita akan terus bangun kekuatan kita. Kita akan amankan wilayah udara, laut, dan daratan kita,” jelas Prabowo Subianto.
Sejumlah alutsista modern dipamerkan membentuk formasi segitiga di apron Base Ops Halim Perdanakusuma. Pada posisi terdepan, terdapat pesawat tempur Rafale buatan Prancis yang dilengkapi rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer untuk memperkuat kemampuan tempur udara TNI Angkatan Udara.
Selain itu, terdapat empat unit pesawat Falcon 8X untuk mendukung mobilitas strategis dan misi komando, serta dua pesawat angkut A400M yang bertugas memperkuat distribusi logistik serta pasukan. Pemerintah juga menyertakan Radar GCI GM403 berkelir hijau yang berfungsi mendeteksi ancaman udara jarak jauh dan memandu pesawat tempur TNI.
Agenda serah terima alutsista dari pemerintah kepada TNI tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
