Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, seperti dilansir dari Nasional.
Langkah tersebut menjadikan Prabowo sebagai Presiden Indonesia pertama yang membacakan kebijakan ekonomi makro tersebut secara langsung tanpa diwakili menteri keuangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi kesiapan agenda ini setelah meninjau ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026).
"Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya," kata Dasco.
Penyampaian KEM-PPKF merupakan pengantar resmi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tahun berikutnya. Dasco menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang melarang seorang kepala negara untuk menyerahkan dokumen anggaran tersebut secara langsung kepada parlemen.
"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," kata Dasco.
Pihak pimpinan DPR RI memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai motif atau alasan di balik kehadiran langsung sang presiden. Anggota dewan menyerahkan sepenuhnya urusan latar belakang keputusan tersebut kepada pihak istana.
"Alasannya jangan tanya saya," ucap Dasco.
Kepastian mengenai kehadiran kepala negara dalam agenda sidang paripurna ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 ini juga diperkuat oleh pimpinan DPR lainnya. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan informasi mengenai rencana pemaparan langsung tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen.
"Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," kata Saan.
Berdasarkan catatan sekilas mengenai sejarah penyusunan anggaran, dokumen KEM-PPKF biasanya dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada Mei 2024, Sri Mulyani mewakili pemerintah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,1 hingga 5,5 persen, dan pada Mei 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.
