Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah ini menandai perubahan kebiasaan karena pembacaan arah ekonomi tersebut biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan, seperti yang dilansir dari Nasional.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan konfirmasi mengenai keabsahan langkah Presiden yang memilih untuk menyampaikan dokumen fiskal tersebut secara langsung tanpa melalui menteri.
"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden... Bisa, kan bisa langsung," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dasco juga menambahkan bahwa penyampaian langsung ini menjadi bagian dari pengantar dokumen anggaran negara untuk tahun berikutnya.
"Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," sambung Dasco.
Pihak parlemen menyebutkan bahwa kehadiran langsung kepala negara untuk agenda ini merupakan momentum baru dalam tradisi rapat paripurna bersama DPR.
"Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya," imbuh Dasco.
Berdasarkan catatan historis, penyampaian KEM-PPKF pada tahun-tahun sebelumnya selalu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk pada Mei 2024 untuk RAPBN 2025.
Pemerintah saat itu menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,5 persen dengan mempertimbangkan kendali inflasi, kelanjutan hilirisasi, industri kendaraan listrik, serta digitalisasi.
“Inflasi diperkirakan antara 1,5 hingga 3,5 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga kembali hadir mewakili pemerintah pada paripurna Mei 2025 untuk menyerahkan dokumen KEM-PPKF tahun anggaran 2026.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi nasional berada di rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen.
"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, 20 Mei 2025.
