Presiden RI Prabowo Subianto resmi menyerahkan sejumlah alat utama sistem senjata baru kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/5/2026) demi menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
Penguatan pertahanan negara ini direalisasikan melalui penyerahan enam unit pesawat tempur Dassault Rafale, satu unit pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, empat unit pesawat Dassault Falcon 8X, Radar GCI GM403, serta sistem persenjataan modern Missile Meteor dan Smart Weapon Hammer, dilansir dari Nasional.
Langkah pengadaan alutsista modern tersebut dinilai penting sebagai penangkal untuk menjaga kedaulatan seluruh wilayah Indonesia.
"Kita tahu geopolitik penuh ketidakpastian dan kita tahu pertahanan adalah syarat utama untuk stabilitas dan jaminan kita bisa berdaulat," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kekuatan militer nasional pada masa mendatang demi mengamankan wilayah udara, laut, dan daratan.
"Dalam waktu yg akan datang kita akan terus bangun kekuatan kita. Kita akan amankan wilayah udara, laut, dan daratan kita," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Modernisasi persenjataan ini mendapat tanggapan dari pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, yang menilai kebijakan tersebut didasari oleh potensi persaingan kekuatan global di jalur pelayaran strategis dunia atau sea lines of communication (SLOCs).
Kawasan Selat Malaka diperkirakan berpotensi menghadapi tekanan geopolitik yang tinggi seperti Selat Hormuz di Timur Tengah karena posisinya sebagai jalur utama perdagangan dan distribusi energi.
“Alasannya buku putih pertahanan AS (Amerika Serikat) terbaru yang akan kuasai SLOCs dunia. Jadi (Selat) Malaka akan di-Hormuz-kan itu sangat possible,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Meskipun kedatangan pesawat tempur Rafale beserta sistem persenjataannya merupakan langkah baik, integrasi seluruh sistem pertahanan tetap menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan.
“Jangan sampai kita punya platform canggih, tapi gagal bangun ecosystem warfare capability,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut penguatan pertahanan disesuaikan dengan karakter wilayah laut dan udara secara spesifik.
Sektor maritim dinilai membutuhkan armada kapal selam dengan kemampuan operasi senyap, kapal perang anti-udara, drone maritim, hingga satelit pengawasan laut.
“Harus yakin bahwa ancaman terbesar Indonesia ke depan akan datang melalui tekanan terhadap jalur laut, choke points, dan penggunaan SLOCs. Ingat, Malacca lebih powerful dari Hormuz,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Untuk sektor udara, pembangunan sistem pertahanan udara yang terintegrasi dinilai lebih mendesak daripada sekadar menambah kuantitas jet tempur.
Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan pesawat AEW&C, pesawat tanker tambahan, sistem perang elektronik, hingga perluasan pangkalan udara.
“Indonesia itu negara luas. Tantangan utamanya adalah response time and battlespace awareness,” kata Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
Selain sektor konvensional, ancaman perang modern yang dapat melumpuhkan sistem komunikasi, navigasi, listrik, dan data finansial memerlukan penguatan di bidang pertahanan siber.
Langkah penataan arsitektur pertahanan nasional ini diharapkan tetap konsisten dan bertumpu pada penguatan industri pertahanan dalam negeri.
“Indonesia tidak butuh sekadar expensive military shopping, tapi strategic deterrence architecture yang sesuai dengan identitasnya sebagai poros negara poros maritim dan dirgantara dunia,” ucap Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer.
