Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista baru kepada Tentara Nasional Indonesia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (18/5/2026). Langkah ini diambil pemerintah guna memperkuat pertahanan nasional di tiga matra.
Peningkatan kekuatan pertahanan ini dinilai sangat krusial oleh kepala negara. Dilansir dari Detik Finance, penguatan pertahanan tersebut diperlukan demi menghadapi situasi gejolak geopolitik global yang sedang terjadi saat ini.
"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/6/2026).
Penyerahan alutsista tersebut ditandai dengan prosesi pelepasan tirai logo Skadron Udara 12 yang menempel di badan pesawat Rafale. Adapun armada baru yang diserahkan meliputi enam unit pesawat Rafale, empat unit Falcon 8X, serta satu unit Airbus A400M Atlas MRTT.
TNI juga menerima pasokan persenjataan modern pendukung armada udara tersebut. Alutsista itu berupa Radar GCI GM403, Rudal Air to Air Beyond Visual Range atau BVR Meteor, hingga Smart Weapon AASM Hammer.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal menyokong penuh kebijakan penambahan kekuatan pertahanan ini. Dana untuk keperluan tersebut dipastikan telah dialokasikan dengan matang.
"Tahun depan ada. Tahun depannya lagi juga ada, tahun depan udah ada anggaran juga cukup besar. Jadi, kan di tengah uncertainty seperti sekarang yang dibilang presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita," ujar Purbaya dalam kesempatan berbeda di tempat yang sama.
Menteri Keuangan tidak bersedia membeberkan secara detail mengenai nominal anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Purbaya menegaskan bahwa rincian jumlah tersebut merupakan rahasia negara.
Kendati demikian, Purbaya menjamin keuangan negara tetap sanggup membiayai program prioritas lain di luar sektor pertahanan. Ia memberikan kepastian bahwa defisit anggaran negara akan tetap dikendalikan secara aman di bawah batas tiga persen dari Produk Domestik Bruto.
"Dengan ini saja sudah kita hitung defisit anggarannya di bawah 3%. Defisitnya di bawah 3%. Jadi, nggak usah khawatir. Semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain," tegas Purbaya.
