Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terlibat sebagai pelindung tindakan ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan Museum Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Langkah penertiban ini diambil karena kepala negara mengaku terus menerima laporan harian mengenai keterlibatan oknum pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Larangan penyalahgunaan jabatan tersebut berlaku secara menyeluruh bagi personel TNI, Polri, hingga instansi kejaksaan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak mempermasalahkan pandangan negatif dari pihak luar negeri terkait kebijakan pelibatan unsur pertahanan dan keamanan dalam urusan kesejahteraan masyarakat domestik.
"Saya diejek di negara-negara lain? Saya memang kenyang diejek, enggak apa-apalah biar saja, paling diejek, ya kan. Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari, kalau aku diejek ah," ucap Prabowo dalam pidatona ketika meresmikan Museum Marsinah, di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Presiden Prabowo Subianto kemudian menjelaskan adanya pertanyaan dari pihak asing mengenai fungsi kepolisian dan militer di Indonesia yang kini turut mengemban sejumlah tugas serta jabatan sipil tertentu.
"Mereka (tanya) gimana kok Polisi mengurus jagung? Kok Tentara mengurus sawah? Ya inilah saya katakan TNI adalah Tentara Rakyat, Polisi kita harus jadi Polisi Rakyat dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan kepolisian sekarang," tuturnya.
Kendati demikian, implementasi pemberian amanat kepada jajaran internal tersebut diakui masih diwarnai oleh tindakan pelanggaran hukum dari oknum-oknum tertentu.
"Saya geleng-geleng kepala sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, menyeleweng, mencuri uang rakyat," imbuhnya.
Kondisi ini memicu peringatan keras dari kepala negara agar seluruh elemen keamanan dan penegak hukum tidak menjadi pelindung aktivitas penyelundupan maupun peredaran narkotika.
"Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing legal ini legal itu ilegal ini jangan sampai begitu!" tegasnya.
Melalui instruksi tersebut, seluruh aparat kini dituntut untuk melakukan koreksi kelembagaan secara total demi meminimalkan kerugian negara.
