Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak boleh hanya berpihak kepada kelompok masyarakat yang memiliki banyak uang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Penyampaian pandangan terkait reformasi hukum ini bertepatan dengan agenda pemaparan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
"Hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak," tegas Prabowo, Rabu.
Selain masalah hukum, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya penguatan sistem jaminan sosial untuk menopang seluruh lapisan masyarakat. Ia mengharapkan terciptanya situasi negara yang aman dan pemenuhan kebutuhan pokok yang merata bagi seluruh warga.
"Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo," ujar Prabowo.
Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik kemudian disebut sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Langkah ini dinilai krusial mengingat mutu sektor pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas para gurunya.
"Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita," ujar Prabowo.
Sektor kesejahteraan bagi pekerja sektor pangan seperti petani dan nelayan turut menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut. Pemerintah menyoroti risiko keselamatan yang dihadapi nelayan demi menyediakan kebutuhan protein bagi masyarakat luas.
“Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi,” pungkas Prabowo.
