Anggaran negara yang tidak kuat untuk membiayai gaji guru, aparat penegak hukum (APH), hingga aparatur sipil negara (ASN) secara layak dipicu oleh kebocoran pendapatan. Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah maraknya praktik underinvoicing atau manipulasi nilai faktur.
Kecurangan tersebut marak dilakukan oleh oknum eksportir maupun importir. Seperti dikutip dari Nasional, para pelaku sengaja melaporkan data komoditas yang tidak sesuai dengan kondisi riil kepada pemerintah.
"Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," kata Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).Praktik manipulasi ini dinilai telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Presiden menyebut fenomena ini telah mengakar puluhan tahun di tanah air.
"Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut underinvoicing," lanjutnya.Kepala Negara mengategorikan tindakan underinvoicing ini sebagai salah satu bentuk fraud atau penipuan yang nyata. Modus ini berjalan karena pemilik usaha tidak menaruh transparansi dalam aktivitas perdagangan internasional mereka.
"Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya," jelas Prabowo.Manipulasi data di atas kertas tersebut disinyalir telah menggerogoti hampir seluruh sektor komoditas unggulan di Indonesia. Prabowo memberikan gambaran bagaimana perbedaan pencatatan di pelabuhan domestik dengan negara tujuan ekspor bisa terjadi.
"Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara kita hanya laporkan 5.000 ton, bisa di Indonesia. Di sana (negara tujuan) tidak bisa, di sana dicatat," tuturnya.
