Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengalokasikan anggaran tambahan bagi kenaikan gaji seluruh petugas pengadilan di Indonesia. Arahan ini disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, sebagaimana dilaporkan pada Jumat (15/5/2026).
Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah menetapkan kenaikan gaji hakim hingga mencapai 280 persen. Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan para petugas di lingkungan peradilan sangat krusial untuk menjaga integritas sistem hukum nasional dari potensi penyimpangan atau praktik suap.
"Menteri Keuangan, cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya ya," ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Presiden menjelaskan bahwa pembenahan sektor yudikatif telah menjadi prioritas utama sejak periode awal pemerintahannya untuk memastikan rakyat mendapatkan keadilan. Meskipun awalnya menginginkan angka yang lebih tinggi, Prabowo menyetujui besaran kenaikan gaji hakim yang diputuskan oleh bendahara negara.
"Salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300%. Saya maunya 300%. Tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Okelah, tapi kita sudah lompat," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menepis adanya potensi kecemburuan dari instansi pemerintah lainnya terkait prioritas anggaran yang diberikan kepada lembaga peradilan. Ia berpendapat bahwa penguatan sektor yudikatif merupakan fondasi utama bagi negara dalam memberantas korupsi secara sistematis.
"Cabang-cabang lain dari pemerintahan, jangan iri sama yudikatif. Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Selain masalah kesejahteraan, Kepala Negara memberikan peringatan tegas kepada jajaran pimpinan Mahkamah Agung dan para hakim di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo mengingatkan bahwa setiap putusan hukum yang diambil kini dipantau secara ketat oleh masyarakat yang semakin paham akan hak-hak hukum mereka.
"Itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim, hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Presiden menambahkan bahwa dampak dari ketidakadilan dalam sistem hukum akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas, sehingga perbaikan secara menyeluruh pada lembaga eksekutif dan yudikatif harus terus berjalan beriringan.
"Masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh, mereka lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan. Jadi yudikatif kita, kita perbaiki. Kemudian, eksekutif yang lain kita perbaiki semuanya," tambah Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
