Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan mengenai pandangan yang menyebut Indonesia bakal mengalami kekacauan akibat nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Dilansir dari Kompas, Kepala Negara menyatakan ketidakpahamannya terhadap pihak-pihak yang kerap memprediksi keruntuhan situasi nasional. Kebijakan domestik dinilai tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika mata uang asing tersebut.
"Ada yang selalu, entah apa saya nggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan collaps, akan chaos, akan apa, ya kan, dolar begini, dolar begitu," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Mantan Menteri Pertahanan tersebut menilai pergerakan nilai dolar tidak berdampak langsung pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
"Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok." ucap Prabowo Subianto, Presiden RI.
Berdasarkan penilaian pemerintah, kondisi domestik saat ini masih berada dalam parameter yang aman. Keamanan tersebut mencakup sektor ketersediaan makanan pokok serta pasokan energi nasional di tengah kepanikan global.
"Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke," ucap Prabowo Subianto, Presiden RI.
Kelimpahan sumber daya yang diberikan kepada Indonesia menuntut loyalitas penuh dari jajaran aparatur pimpinan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kritik diarahkan kepada oknum pemimpin yang dinilai mengabaikan kepentingan bangsa setelah mendapatkan kekuasaan.
"Kita banyak yang diberikan oleh yang Maha Kuasa, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat, rakyat pasti setia karena nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas, begitu dapat kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, kepada bangsa Indonesia." kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Terkait perlindungan terhadap kekayaan negara, instruksi khusus diberikan kepada institusi TNI dan Polri demi membela kepentingan masyarakat. Penegasan diberikan agar tidak ada lagi aparat yang melakukan tindakan penindasan terhadap rakyat.
Secara spesifik, instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran menjadi prioritas utama yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pengamanan.
"Panglima TNI dan Kapolri, saya tidak mau dengar lagi aparat yang tidak menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran," ucap Prabowo Subianto, Presiden RI.
Larangan keras juga dikeluarkan terkait adanya praktik perlindungan ilegal atau bekingan oleh oknum aparat terhadap aktivitas tertentu. Pengamanan kekayaan negara harus diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
"Tidak boleh beking-beking macam-macam, negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." ucap Prabowo Subianto, Presiden RI.
