Pemerintah Indonesia terus memacu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan target fungsional yang semakin spesifik. Dilansir dari Suara, Presiden Prabowo Subianto kini menetapkan sasaran agar Nusantara dapat beroperasi sebagai pusat kegiatan politik nasional pada tahun 2028 mendatang.
Target tersebut selaras dengan rencana penyelesaian pembangunan kompleks gedung legislatif dan yudikatif yang diproyeksikan rampung pada 2027. Hingga pertengahan 2026, status ibu kota negara secara konstitusional masih dipegang oleh Jakarta sambil menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan resmi.
Langkah strategis ini merupakan kelanjutan dari inisiasi Presiden Joko Widodo yang mengumumkan rencana pemindahan ibu kota pada 26 Agustus 2019. Proyek ambisius ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan ke wilayah timur serta mengurangi beban kepadatan dan risiko bencana di Jakarta.
Meskipun menghadapi tantangan penundaan akibat pandemi COVID-19, proses konstruksi yang dimulai sejak Juli 2022 terus menunjukkan progres signifikan. Beberapa pejabat tinggi negara bahkan telah dijadwalkan untuk mulai berkantor di lokasi baru tersebut dalam waktu dekat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya direncanakan mulai menetap dan menjalankan tugas di Nusantara pada tahun 2026. Hal ini menandai pergeseran bertahap aktivitas pemerintahan pusat dari Pulau Jawa ke jantung Kalimantan.
Saat ini, tepatnya pada Mei 2026, ribuan pekerja konstruksi masih fokus menyelesaikan pembangunan tahap kedua. Area yang sedang dikerjakan meliputi kompleks perkantoran, hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), fasilitas kesehatan, hingga institusi pendidikan.
Otorita IKN (OIKN) melaporkan bahwa target relokasi ASN pada tahun 2026 mencapai 4.000 orang. Namun, hingga saat ini jumlah yang telah menempati kawasan tersebut baru sekitar 2.000 personel di luar para pekerja konstruksi yang masih aktif di lapangan.
Secara finansial, proyek dengan estimasi total biaya Rp466 triliun ini mengalami penyesuaian anggaran di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Alokasi dana negara mengalami pemangkasan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka di atas Rp30 triliun per tahun.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih aktif mendorong partisipasi sektor swasta dan investor asing guna menghindari risiko munculnya kota tanpa penghuni. Keberadaan infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih, sistem transportasi, dan pusat perbelanjaan menjadi faktor kunci penarik investasi.
Nusantara mengusung konsep kota hutan atau forest city yang modern dengan mempertahankan 75 persen area sebagai ruang terbuka hijau. Visi jangka panjang ini memproyeksikan penggunaan energi baru terbarukan serta penerapan teknologi smart city secara menyeluruh.
Pemerintah berharap IKN menjadi katalisator ekonomi yang mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru di Kalimantan hingga tahun 2045. Pada fase akhir tersebut, populasi di ibu kota baru ini diprediksi akan mencapai 1,9 juta jiwa.
Walaupun pusat pemerintahan mulai beralih pada 17 Agustus 2028, Jakarta tetap akan memegang peranan krusial bagi Indonesia. Jakarta nantinya diposisikan sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang berfungsi sebagai pusat bisnis dan urusan ekonomi nasional.
