Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) dalam tiga tahun ke depan untuk menghentikan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Komitmen tersebut disampaikan dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Rabu (20/5), sebagaimana dilansir dari Detik Oto.
Pemerintah tengah memacu produksi bahan bakar nabati dari kelapa sawit serta melirik potensi hilirisasi sektor pertambangan untuk menciptakan energi alternatif. Langkah strategis ini mencakup percepatan produksi solar dan pengkajian produksi bensin dari minyak kelapa sawit guna menggantikan bahan bakar fosil.
"Untuk mengatasi krisis energi kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit, kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan mandatori biodiesel 50 sendiri direncanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk diterapkan secara serentak di semua sektor mulai 1 Juli 2026. Selain itu, pemerintah juga berencana memproduksi solar dan gas dari komoditas batu bara.
"Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara," tambah Presiden Prabowo Subianto.
Upaya pemenuhan energi ini juga diarahkan pada penyediaan sumber energi memasak rumah tangga yang memanfaatkan limbah pertanian. Pemerintah optimistis dapat menciptakan bahan bakar murah dari sisa-sisa hasil tani tersebut.
"Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung," tutur Presiden Prabowo Subianto.
Sektor ketenagalistrikan turut menjadi fokus utama melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif. Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya disiapkan dalam jangka pendek.
"Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat, kita canangkan. Kita sudah cadangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam 3 tahun ini," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Seluruh produksi energi bersih di bagian hulu ini nantinya bakal diintegrasikan dengan hilirisasi ekosistem kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah berencana mendorong peralihan massal dari kendaraan berbasis BBM menuju kendaraan listrik.
"Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik," jelas Presiden Prabowo Subianto.
Langkah konversi tersebut ditargetkan mampu menyasar 120 juta unit sepeda motor BBM menjadi motor listrik. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meyakini fundamental ekonomi nasional akan semakin kuat setelah Indonesia terlepas dari bayang-bayang krisis energi global.
"Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," pungkas Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun pemerintah optimis, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target konversi masif tersebut kurang realistis secara teknis karena keterbatasan ekosistem pendukung. IESR mengapresiasi respons transisi energi pemerintah, namun mencatat bahwa hingga akhir 2025 baru tersedia 39 bengkel tersertifikasi dari kebutuhan minimal 16.000 bengkel.
