Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan ketahanan energi bagi negara-negara Asia Tenggara guna menghadapi ketidakpastian geopolitik global saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026). Dilansir dari Lestari, langkah ini mencakup percepatan infrastruktur energi regional.
Presiden menyoroti perlunya peningkatan konektivitas energi, khususnya pada jaringan di kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Upaya tersebut menjadi agenda strategis di tengah tekanan konflik Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas energi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa pernyataan Presiden dan deklarasi bersama para pemimpin ASEAN menandai pergeseran fokus menuju energi terbarukan. Namun, realisasi komitmen tersebut dinilai masih memerlukan kebijakan yang jauh lebih praktis.
Manajer Urusan Diplomasi dan Energi IESR, Arief Rosadi, menekankan bahwa deklarasi politik tingkat tinggi harus segera ditransformasikan menjadi tindakan nyata untuk mempercepat transisi di kawasan. Hal ini berkaitan dengan hambatan struktural yang masih terjadi antarnegara anggota.
"ASEAN perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat transisi energi regional, melampaui deklarasi politik menuju aksi nyata," ujar Arief Rosadi, Manajer Urusan Diplomasi dan Energi IESR.
Arief menjelaskan bahwa sinkronisasi regulasi dan desain pasar listrik yang berbeda masih menjadi kendala utama dalam koordinasi investasi. IESR secara khusus menyoroti skema kontrak perdagangan listrik lintas batas di Indonesia yang saat ini hanya berlaku selama lima tahun.
Durasi kontrak tersebut dinilai terlalu singkat bagi investor energi terbarukan yang membutuhkan kepastian jangka panjang. IESR merekomendasikan perpanjangan kontrak hingga 10 atau 15 tahun untuk menjamin kelayakan finansial proyek energi bersih di masa depan.
Organisasi tersebut juga mendorong adopsi kerangka Southeast Asia Energy Transition Initiative (SEA-ETI) 2 guna memperkuat pembiayaan hijau. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan lembaga riset dianggap krusial untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.
"Pendekatan multipihak yang lebih inklusif akan memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas kebijakan, dan memobilisasi pembiayaan sehingga transisi energi ASEAN menjadi lebih responsif, praktis, dan skalabel," kata Arief Rosadi, Manajer Urusan Diplomasi dan Energi IESR.
Langkah transisi ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan batu bara di kawasan. Optimalisasi mekanisme perdagangan listrik lintas batas menjadi prioritas agar manfaat integrasi energi dapat dirasakan dalam waktu dekat oleh seluruh anggota ASEAN.
