Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerima surat kepercayaan atau letter of credentials dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026) siang. Agenda diplomatik yang sempat tertunda beberapa bulan ini dilaksanakan secara tertutup dari peliputan langsung media massa.
Para diplomat yang menyerahkan dokumen resmi tersebut berasal dari negara Filipina, Sri Lanka, Republik Ceko, Yunani, Palestina, Lebanon, Korea Selatan, dan Saint Lucia. Langkah seremonial ini menjadi syarat mutlak bagi para duta besar asing agar dapat menjalankan tugas dan fungsi diplomatik mereka secara formal di Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai penataan jadwal acara tersebut di gedung DPR, Senayan. Penggabungan agenda dilakukan demi efektivitas kerja kepala negara yang juga berbarengan dengan pelantikan pejabat kabinet.
"Berkenaan dengan masalah penyerahan surat dari duta besar negara-negara sahabat," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
Penundaan serah terima dokumen ini sebelumnya sempat memicu perhatian dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyebut ada belasan calon dubes tertahan kelancaran tugasnya. Namun, pemerintah menegaskan bahwa prosesi massal ini murni diatur demi efisiensi waktu.
"Penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat yang memang sebenarnya sudah direncanakan ini kan masalah waktu ya. Yang kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," kata Pras.
Pihak Kementerian Luar Negeri melalui Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengonfirmasi kelancaran kegiatan protokoler tersebut setelah prosesi selesai di lingkungan Istana.
"Alhamdulillah sudah ya, sudah tadi ya," kata Anis.
Anis menambahkan bahwa sifat acara yang tidak dipublikasikan ke media sosial resmi Sekretariat Presiden merupakan hal yang lumrah terjadi dalam aktivitas kepresidenan.
"(Acara tertutup) itu biasa saja, tidak ada yang istimewa di situ," kata dia.
Menurut penjelasan dari Kementerian Luar Negeri, kepala negara memanfaatkan momen pertemuan tatap muka tersebut untuk menegaskan kembali arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang konsisten di jalur non-blok.
"Presiden kepada para dubes hanya menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional bahwa kita ini bebas aktif. Kita tidak punya aliansi militer dengan negara apapun," kata Anis.
Dalam forum tatap muka bersama tersebut, kepala negara juga menyampaikan klarifikasi langsung kepada para delegasi asing terkait hambatan sinkronisasi waktu yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
"Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes. Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini. Sama sekali nggak, murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi focus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh ya," ujar Anis.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan kepada Antara bahwa keterlambatan administratif ini tidak mengganggu jalannya hubungan bilateral. Berdasarkan catatan protokol, upacara penerimaan dokumen diplomatik terakhir kali digelar pada 7 November 2025 dengan melibatkan 12 duta besar negara sahabat.
"Yang pasti, substansi dari kerja sama bilateral tetap berjalan," ucap Sugiono.
