Presiden RI Prabowo Subianto menindak tegas kekurangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah penertiban pelanggaran ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Nasional, pemerintah bergerak cepat menghentikan operasional fasilitas yang menyimpang demi menjaga integritas program. Berdasarkan catatan resmi, sebanyak 3.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah resmi dihentikan operasionalnya oleh pemerintah.
"Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan," kata Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden menegaskan bahwa tindakan tegas langsung diambil oleh jajaran pemerintahan demi membenahi program nasional tersebut. Upaya pembenahan ini diwujudkan melalui penutupan fasilitas yang dinilai melanggar ketentuan pelaksanaan.
"Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," ungkap Kepala Negara.
Selain melakukan penutupan, Prabowo membuka kesempatan luas bagi seluruh elemen pejabat legislatif maupun eksekutif di tingkat daerah untuk terlibat aktif. Anggota DPR hingga kepala daerah kini diminta langsung memantau kualitas jalannya program di lapangan.
"Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR, Bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak," tegas Prabowo.
Menurut Presiden, pelaksanaan program nasional ini tidak boleh dijalankan dengan metode yang salah atau tidak benar. Kebijakan pemenuhan gizi ini diklaim sebagai bentuk implementasi langsung dari perintah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34.
Program penunjang gizi nasional tersebut saat ini dilaporkan telah menjangkau sebanyak 62,4 juta penerima manfaat yang terdata setiap harinya. Cakupan tersebut menyasar kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui, hingga ibu hamil di berbagai wilayah.
"Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari," lanjutnya.
Pemerintah juga berencana memperluas jangkauan distribusi bantuan makanan ini kepada kelompok masyarakat lanjut usia. Sebanyak 500.000 lansia yang hidup mandiri dan tanpa pendamping menjadi target sasaran baru berikutnya.
"Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang hidup sendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi," tegasnya.
