Prabowo Ancam Tindak Tegas Pejabat Penyeleweng Kekayaan Negara

Prabowo Ancam Tindak Tegas Pejabat Penyeleweng Kekayaan Negara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pejabat pemerintah yang terbukti melakukan penyelewengan anggaran saat menghadiri peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kepala Negara menyatakan kegeramannya terhadap laporan rutin mengenai praktik korupsi yang dilakukan oleh jajaran birokrasi, termasuk individu yang memiliki kedekatan personal dengannya di pemerintahan.

"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih orang yang angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri uang rakyat," kata Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo mengaku telah menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

"Tidak ada, ga ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya. Ya tidak ada urusan. Kalau ada indikasi terus periksa," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden mengingatkan agar setiap pemegang jabatan publik menjaga amanah dan bertanggung jawab penuh kepada rakyat, sembari menekankan bahwa kader Partai Gerindra pun tidak akan mendapat pengecualian hukum.

Selain masalah integritas birokrasi, Prabowo menyoroti hak fundamental masyarakat terhadap sumber daya nasional yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama sesuai mandat konstitusi.

“Kepada para pengusaha saya mengajak, ayo bersama-sama menjadi Indonesia incorporated, Indonesia incorporated sebenarnya artinya adalah negara kekeluargaan," kata Prabowo.

Ia mengibaratkan bangsa Indonesia sebagai satu korporasi besar di mana setiap warga negara memiliki posisi tawar yang sama terhadap aset-aset berharga milik negara.

"Jadi semua bangsa ini, satu korporasi. Semua bangsa ini. Artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia berhak atas kekayaan tersebut," tegas Prabowo.

Menurutnya, para pemimpin di semua tingkatan memikul kewajiban moral untuk memastikan kekayaan tersebut sampai ke tangan rakyat dan bukan justru hilang akibat praktik kolusi.

“Bukan sebaliknya, bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia saudara-saudara sekalian," pesan Prabowo.

Presiden juga memberikan klarifikasi mengenai posisinya terhadap sistem ekonomi global, dengan menekankan perlunya perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Saya tidak anti mekanisme pasar bebas, hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan," kata Prabowo.

Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi aktif melalui kebijakan afirmatif karena masyarakat kelas bawah tidak akan mampu bersaing secara adil melawan kekuatan modal besar tanpa bantuan negara.

“Orang miskin disuruh bersaing sama mereka pemodal yang sangat besar, suruh bersaing ya enggak bisa, enggak mungkin itu,” ujarnya.

Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pendirian museum untuk aktivis buruh ini merupakan simbol perjuangan kecil untuk menegakkan keadilan bagi kaum lemah di tanah air.

“Jadi kita terbuka. Ayo sama-sama. Ini perjuangan kita bersama dan ini lambangnya adalah ibu Marsinah. Dan akhirnya kita dapat sedikit-sedikit langkah kecil untuk menegakkan keadilan," pungkas Prabowo.

Artikel terkait

Rekomendasi